Kucuran dana desa yang diberikan pemerintah pusat diduga banyak dimanfaatkan oleh para kepala desa untuk menimbun harta pribadi. Pasalnya, tidak sedikit kades yang berani untuk tidak transparan dalam mengelola dana tersebut.
Salah seorang warga di sebuah desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), mengaku bahwa praktik ini terjadi di desanya.
"Tak sedikit kades yang tidak pernah mengajak warga bermusyawarah dalam mengelola dana tersebut. Jangankan ngajak warga, perangkat desanya sendiri tak diajak lagi musyawarah. Ini terjadi di salah satu desa, dan mungkin desa-desa lain ada juga yang begitu," jelas pria tiga anak yang kepada RMOLSumsel tidak mau disebutkan namanya itu, Minggu (2/7).
Pria itu mengungkapkan bahwa ada seorang kepala Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang justru sama sekali tak tahu menahu berapa besaran dana desa yang diterima desa tersebut.
"Jangankan nominal (dana desa) secara total, berapa besaran pencairan tahap pertama juga yang bersangkutan malah tidak tahu menahu. Saya tahu, karena saya bertanya, tapi yang bersangkutan tak bisa jawab karena tak tahu menahu sama sekali, karena sama sekali tak diajak Kadesnya musyawarah," tuturnya.
Adapun modus para kades tidak transparan, ungkap dia, saat pencairan biasanya kades hanya mengajak bendahara ke bank. Ini karena yang berhak mencairkan dana desa adalah bendahara. Setelah cair, dana tadi langsung dipegang Kades. Tanpa musyawarah, lalu kades belanja bangun fisik dan sebagainya. Sementara aparat pemerintah desa yang lain sebatas terima laporan saja.
"Ada Kepala BPD yang mengaku cuma dapat jatah dana operasional tahunan sebesar Rp 15 juta saja, berikut dengan perincian penggunaannya. Selebihnya, dibelanjakan kemana dana desa itu, kepala BPDnya tak tahu sama sekali. Tahu-tahu, Kadesnya sudah belanja dan sudah mengerjakan "proyek fisik" pakai dana desa. BPD cuma terima laporan saja," imbuhnya.
Belajar dari kabar-kabar seperti ini, ia berharap setiap kades dapat transparan mengelola dan membelanjakan dana desa. Sebab, jika tidak transparan, bukan tidak mungkin kelak Kades dapat tersandung masalah hukum. Dalam hal penyelewengan dana desa, misalnya.
[ian]
