Berita

Net

Nusantara

Pemerintah Harus Antisipasi Puncak Arus Balik

KAMIS, 29 JUNI 2017 | 16:28 WIB | LAPORAN:

Pemerintah diminta dapat mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat arus balik Lebaran 2017, yang diprediksi mencapai puncaknya pada 1 Juli mendatang.

Anggota Komisi V DPR RI M. Nizar Zahro mengatakan, jangan sampai terjadi penumpukan kendaraan sehingga berpotensi menimbulkan hal-hal buruk. Menurutnya, beberapa ruas jalan yang dilalui saat arus balik seperti dari Banyumas ke Brebes rawan terjadi kemacetan.
 
"Kami minta ini dicarikan solusinya. Pemerintah harus berani memutuskan untuk mengalihkan ke jalur selatan. Misalnya melalui Cilacap kemudian masuk ke wilayah Jawa Barat melalui Ciamis, Tasikmalaya," kata Nizar dalam keterangannya, Kamis (29/6).


Nizar menjelaskan, agar tidak terjadi pemumpukan kendaraan saat arus balik maka perlu koordinasi antar instansi terkait. Koordinasi tidak hanya antar kementerian, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, melainkan juga antar pemerintah daerah yang wilayahnya dilintasi para pemudik.

"Kuncinya ada pada koordinasi. Rekayasa lalu lintas sangat diperlukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan," paparnya.

Nizar menilai bahwa potensi kemacetan saat arus balik rawan terjadi karena berakhirnya masa cuti bersama pada 30 Juni. Dia menambahkan, penggunaan aplikasi peta digital sangat diperlukan saat arus balik.

"Tidak menutup kemungkinan mereka yang akan kembali ke perantauan dengan kendaraan bermotor menggunakan aplikasi tersebut. Penggunaan aplikasi peta untuk menghindari kemacetan saat arus balik penting disediakan," pungkas politisi Partai Gerindra tersebut. [wah]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya