Berita

Mahyudin/Net

Politik

POLEMIK RUU PEMILU

Mahyudin: Pemerintah Jangan Terlalu Kaku...

SENIN, 26 JUNI 2017 | 22:40 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menyakini masalah tarik ulur besaran ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold bisa terselesaikan dengan musyawarah.

Menurutnya, permasalahan Rancangan UU Pemilu tidak akan selesai jika masing-masing partai yang menginginkan presidensial threshold 10 persen atau 20 persen tetap ngotot dengan pendiriannya.

"Jadi harus tarik ulur, harus ada kurang lebih. Ya mungkin presiden threshold-nya 20 persen, mungkin parlement treshold-nya sedikit berdamai masalah Dapil, jumlah Dapil, saya kira kompromi saja. Apa sih yang nggak bisa selesai dengan musyawarah mufakat. Jadi tidak perlu ada yang harus keras kepala, memaksakan kehendaknya," ungkap Mahyudin saat ditemui di kediamannya Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (26/6).


Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu juga menilai agar musyawarah berjalan dengan lancar, pemerintah juga harus bisa melunak dengan tidak bersikukuh agar presidensial threshold bertahan di angka 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

Menurutnya, jika pemerintah masih bertahan di angka tersebut, pembahasan Rancangan UU Pemilu bakal menemui jalan buntu alias deadlock. Apalagi jika pemerintah mengelar forum

"Kalau saya sih maunya jangan sampai deadlock di paripurna. Bisa selesai di tingkat pansus saja. Tapi kalo saya pribadi, harusnya pemerintah jangan terlalu kaku harus ada tarik ulur juga," ujar Mahyudin.

Diketahui, sejauh ini pemerintah bersikeras agar presidensial threshold tak berubah, yakni 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Keinginan itu didukung oleh tiga partai pendukung pemerintah yakni, PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Nasdem.

Sementara PPP, PAN, PKB dan Partai Hanura yang merupakan partai pendukung pemerintah lainnya menginginkan besaran presidensial threshold diturunkan berkisar di angka 10-15 persen.

Sikap ini didukung oleh dua partai oposisi yakni PKS dan Partai Gerindra. Untuk Partai Demokrat mengiginkan presidensial threshold dihapus alias nol persen. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya