Berita

Foto: RM

Politik

Disarankan, Pemerintah Bikin Forum Dengan Ketum Parpol Terkait RUU Pemilu

SENIN, 26 JUNI 2017 | 22:03 WIB | LAPORAN:

Wacana membuat pertemuan antara pemerintah dengan ketua umum partai politik terkait besaran ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold disambut positif Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Pertemuan tersebut diyakini sebagai langkah dalam mewujudkan musyawarah mufakat untuk membuat titik temu besaran ambang batas presidensial threshold. Pasalnya, hingga saat ini, belum ada kesepakatan besaran presidensial threshold. Apalagi, partai-partai pendukung pemerintah berbeda pendapat mengenai besaran presidensial threshold tersebut.

Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Nasdem menginginkan agar presidensial threshold tak berubah, yakni 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Sementara PPP, PAN, PKB dan Partai Hanura menginginkan besaran presidensial threshold diturunkan berkisar di angka 10-15 persen.


"Saya akan hadir kalau diundang. Saya kira memang musyawarah mufakat itu harus lebih diutamakan," jelas OSO saat ditemui dalam acara open house di kediamannya jalan Karang Asem utara, Jakarta Selatan, Senin (26/6).

OSO berharap agar besaran presidensial threshold tidak berujung pada voting. Langkah musyawarah untuk mufakat merupakan jalan yang tepat dalam memfasilitasi kepentingan partai-partai politik terkait Rancangan UU Pemilu.

"Musyawarak untuk mufakat itu adalah perintah UU, kecuali tidak tercapai, baru ambil langkah lain," jelasnya.

Di kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga menyambut baik wacana pertemuan pemerintah dengan ketua umum partai.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut bakal membuka diskusi terkait permasalahan dalam Rancangan UU Pemilu, yang menjadi bagian kepentingan nasional ke depan.

"Kalau memang ada inisiatif dari presiden terkait hal ini. Saya kira kalau ada rencana seperti itu bagus. Pak Prabowo dan kami dari Gerindra, kalau untuk kepentingan nasional, untuk perbaikan bangsa dan negara akan kita dukung. Termasuk membicarakan hal-hal strategis," demikian Fadli Zon. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya