Langkah Presiden Jokowi menerima silaturahim dari Ulama GNPF-MUI di Istana Negara, Jakarta menjadi hal yang positif di tengah momen Hari Raya Idul Fitri.
Begitu dikatakan Peneliti Junior CIDES Indonesia, Ridwan Budiman dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Senin (26/6).
"Presiden Jokowi mampu melanjutkan sikap kepemimpin yang moderat dalam mengakomodir semua kekuatan, khususnya dari masyarakat sipil," terangnya.
Menurut dia, sikap Presiden Jokowi ini sebetulnya bukan hal yang baru. Saat masih di Solo, Jokowi mampu memindahkan para pedagang di Pasar Klewer secara aspiratif.
"Saat di Jakarta, kebijakan membangun kampung deret disukai masyarakat bawah. Ini sekaligus menegasikan pandangan negatif bahwa presiden selama ini hanya berada di pihak tertentu saja,†jelas Ridwan.
Dalam pemerintahan demokratis, kekuatan politik tidak lagi sebatas pada institusi formal, seperti DPR, Partai Politik, atau lembaga penyalur aspirasi (intermediary institution) lainnya saja. Tapi, justru masyarakat dapat menghimpun kekuatannya sendiri dalam bentuk organisasi masyarakat sipil (CSO).
"Kekuatan seperti GNPF-MUI inilah yang mencirikan tradisi demokrasi di era modern. Era demokrasi kuno mengandaikan masyarakat tidak memiliki pengetahuan memadai tentang tata kelola kenegaraan. Sehingga, membutuhkan institusi formal untuk mewakili aspirasinya. Tapi, di saat ini, saat saluran aspirasi terbuka lebar, bahkan bisa melalui dunia maya sekalipun, kekuatan masyarakat sipil tidak lagi dipandang sebelah mata,†jelas Alumni Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM ini.
[sam]
