. Pembentukan sistem khilafah sebagaimana yang disuarakan oleh ormas Hizbut Tahir Indonesia (HT) dan apabila dilakukan dengan cara-cara perebutan kekuasaan, maka hal ini jelas ditentang Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Namun demikian, MUI mengakui bahwa penegakan syariat Islam sangat baik untuk kepentingan Umat Islam.
Demikian disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Misbahul Munir dalam acara Focus Group
Discussion (FGD) bertema "Keberadaan HTI dan NKRI", yang diselenggarakan
oleh Kelompok Kerja Penyuluh DKI dan MUI DKI Jakarta, di kantor MUI
Jakarta Utara (Kamis, 22/6).
"Ormas Islam, MUI, NU dan lain-lain, sepakat syariat Islam itu baik bagi umat Islam. Tetapi Khilafah dengan cara merebut kekuasaan, inilah yang menjadikan adanya perbedaan pandangan terutama di kalangan ulama dan tokoh-tokoh masyarakat," kata Misbahul Munir.
KH Misbahul Munir juga mengatakan, munculnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan buah gagasan dari para tokoh agama dan juga ulama.
"Kalau mau konsisten, tidak ada masalah dengan NKRI. Jangan lupa, NKRI itu yang menggagas adalah tokoh agama dan ulama," tegasnya.
Sementara itu Ketua MUI Jakarta Utara, KH. Ibnu Abidin mengatakan, dirinya pesimis bahwa sistem Khilafah akan diterima masyarakat Muslim di Indonesia.
"Apakah khilafah bisa diterima oleh khalayak banyak? Indonesia merdeka itu adalah hasil kesepakatan bersama, bukan (dari) agama Islam saja, akan tetapi banyak agama yang lain," imbuhnya.
[ysa]
