Berita

Politik

Pemberantasan Korupsi Harus Jadi Agenda Nasional

KAMIS, 22 JUNI 2017 | 13:37 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ramadhan merupakan momentum untuk silaturrahmi.

Hal ini pula yang dimanfaatkan anggota DPR RI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun dengan konstituten. Dalam kesempatan ini, Misbakhun yang berasal dari dapil Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo ini mengajak masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi sebagai agenda nasional.

Misbakhun mengatakan, banyak orang menanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mau diapakan. Selaku anggota pansus KPK, Misbakhun beserta Pansus KPK ingin menjadikan bahwa pemberantasan korupsi sebagai agenda nasional.


"Negara yang sedang membangun seperti Indonesia, pemberantasan korupsi harus paralel dengan pembangunan nasional," kata Misbakhun di Pasuruan, Selasa sore (21/06).

Dikatakan dia, salah satu amanat reformasi adalah lahirnya KPK. Usia KPK saat ini sudah 15 tahun. Menurutnya, KPK jilid III, ada banyak hal yang perlu dievaluasi mengenai kinerjanya.

"Dalam perjalanannya, kita sudah waktunya mengevaluasi KPK. Mudah-mudahan Golkar amanat menjalankan mandat rakyat ini. Agar tujuan bernegara dan berbangsa mewujud," ujar politisi kelahiran Pasuruan ini.

Pada kesempatan itu, Misbakhun juga mengajak para kader Golkar dan elemen masyarakat untuk turut memikirkan agenda pembangunan nasional, khususnya  di Pasuruan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Misbakhun mencontohkan, pentingnya pendidikan berkarakter salah satunya pendidikan Diniyah yang bermutu, penyediaan pangan bagi masyarakat, peningkatan upah minimum regional (UMR) tenaga kerja, peningkatan infrastruktur, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, banyak agenda bangsa yang harus kita pikirkan.

"Harapan saya, Pasuruan menjadi kabupaten yang secara posisi makin kuat. Pasuruan harus menjadi kota metropolitan setara Surabaya. Pemerintah harus berani menggandeng pihak swasta untuk mewujudkan pembangunan," tandasnya. [ysa]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya