Berita

Arif Nurul Imam

Hukum

Citra Jokowi Semakin Tercoreng Kalau Masih Membiarkan Prasetyo Jadi Jaksa Agung

SENIN, 19 JUNI 2017 | 05:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Jaksa Agung HM Prasetyo semakin menunjukkan dirinya tidak profesional. Bahkan dinilai bermain politik, terlebih terkait laporan anak buahnya terhadap Bos MNC Group yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoe.

Sebelumnya Jaksa Agung menyatakan Hary Tanoe sudah menjadi tersangka perkara ancaman lewat SMS yang dilaporkan Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto ke Bareskrim Polri.

"Jaksa Agung HM Prasetyo melemparkan pernyataan politis, dengan menyebar kabar hoax bahwa Hary Tanoe telah menjadi tersangka. Ini jelas upaya pembunuhan karakter, sebab faktanya hingga saat ini hanya sebagai saksi," ujar analis politik dari Point Indonesia, Arif Nurul Imam, pagi ini (Senin, 19/6).


Pernyataan HM Prasetyo jelas tidak mencerminkan sebagai penegak hukum, melainkan pernyataan politis yang patut diduga punya maksud politis terselubung. Sebab, Bareskrim Polri hingga saat ini menyatakan Hary Tanoe hanya sebagai saksi, bukan tersangka.

Menurutnya, penegak hukum yang bermain politik menjadi preseden buruk bagi wajah penegakan hukum di Tanah Air. Jaksa Agung harus bekerja secara profesional, lepas dari kepentingan politik manapun. "Saya kira, ini layak jadi bahan evaluasi Presiden Jokowi," ungkapnya.

Apalagi sebenarnya, Presiden Joko Widodo semasa kampanye berjanji akan menempatkan tokoh independen, profesional sebagai Jaksa Agung, bukan berasal dari kader partai. Sementara HM Prasetyo sendiri merupakan politikus Partai Nasdem.

"Jika ingin penegakan hukum bisa berjalan adil, Presiden perlu bertindak cepat dengan melakukan reshuffle Jaksa Agung. Jika dibiarkan, bisa berimbas pada kepercayaan publik terhadap pemerintah yang dianggap sebagai rezim yang tak mampu menegakkan keadilan," tandasnya. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya