Gerak cepat PKS dan Gerindra yang sudah mendeklarasikan koalisi untuk melawan incumbent asal PDI Perjuangan di Kabupaten Cirebon, tidak membuat partai banteng gentar.
Seperti disampaikan Ketua DPC PDIP Cirebon, H. Mustofa. Ia mengatakan, masih dini untuk menyimpulkan kondisi saat ini sebagai acuan. Dia yakin peta politik akan berubah.
"Kepastian PDIP melakukan koalisi atau tidak itu tergantung dari rekomendasi yang keluar dari DPP PDIP. Ketika rekomendasi keluar, secara otomatis peta politik akan berubah," katanya, dikutip RMOL Jabar, Sabtu (17/6).
Politisi yang akrab disapa Jimus itu mengatakan, walau PDIP bisa mengusung satu pasangan tetapi tidak menutup kemungkinan mengambil langkah koalisi. Hanya saja, partai lain yang bergabung sifatnya hanya memberi dukungan. Koalisi juga tidak tergantung peta politik Pilgub DKI Jakarta 2017.
"PDIP belum fokus pada koalisi partai. Kami masih melakukan tahapan verifikasi penjaringan Bakal Calon Bupati (Bacabup). Yang jelas, Kabupaten Cirebon tetap warna merah untuk menduduki posisi E-1," kata Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu.
Soal kapan rekomendasi keluar dari DPP PDIP, Jimus mengaku belum mengetahui. Namun, diperkirakan, rekomendasi keluar di bulan Desember 2017.
"Biasanya PDIP mengeluarkan rekomendasi itu di
last minute," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, menambahkan, pihaknya menganggap biasa koalisi yang sudah dibangun partai politik jelang Pilkada. Koalisi untuk menghadang atau menghambat petahana maju kembali sudah lumrah.
"Insya Allah PDI Perjuangan tetap menang di Kabupaten Cirebon. Yang jelas Kabupaten Cirebon ke depan akan kembali merah," ucapnya.
[ald]
