Setiap pekerja atau buruh harus mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja sebagaimana yang tertuang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya KeagamaanBagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan yang mengatur kewajiban pengusaha memberikan THR.
Walaupun, Advokat LBH Jakarta Aprillia aturan tersebut belum secara utuh melindungi hak-hak pekerja/buruh mendapatkan THR.
"Nyatanya, masih banyak pekerja/buruh yang THRnya bermasalah walau dirinya berhak atas THR dan memenuhi kriteria penerima THR yang diatur dalam Permenaker No.6 Tahun 2016," kata Aprillia melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Kamis (15/6).
Permasalahan THR kata Apriliia terjadi di seluruh sektor industri. Menyasar para pekerja baik yang berstatus sebagai pekerja tetap (PKWTT), pekerja kontrak (PKWT), maupun pekerja harian lepas. Hal ini juga turut dirasakan oleh para pekerja/buruh di sektor industri media dan kreatif yang tergabung dalam Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi).
"Pada dasarnya, para pekerja media dan industri kreatif sering kali mengalami keterlambatan dalam pembayaran hak-hak pokok mereka. Begitu juga dengan pembayaran THR pada saat menjelang hari raya keagamaan yang sering terlambat diberikan oleh perusahaan," kata Aprillia.
Permasalahan mengenai THR yang selalu muncul setiap menjelang hari raya keagamaan menjadi perhatian tersendiri bagi LBH Jakarta. Sejak tahun 2012, LBH Jakarta membuka posko pengaduan THR sebagai sarana bagi para pekerja/buruh mengadukan permasalahan THR yang dialami. Pada tahun 2016, sekitar 18 (delapan belas) pengaduan dan 98 pengadu diterima oleh LBH Jakarta. Wilayah pengaduan berasal dari Jabodetabek dan luar Jabodetabek.
Dari pengaduan yang masuk kata Aprillia permasalahan tidak dibayarnya THR terbanyak diadukan. Di samping itu, ada juga masalah pemberian THR yang tidak sesuai ketentuan peraturan baik yang tercantum dalam Permenaker No.6 Tahun 2016 maupun yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama/Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja antara pengadu dan perusahaan.
Tahun ini, LBH Jakarta bersama dengan SINDIKASI membuka Posko Pengaduan THR yang diberi nama POSKO THR 2017. Untuk melakukan pengaduan dapat mengakses website LBH Jakarta yaitu www.bantuanhukum.or.id dan mengisi form pengaduan secara online.
"Posko akan dibuka sejak tanggal 15 Juni 2017 hingga 3 Juli 2017," kata Aprillia.
Pihaknya pun berharap posko tersebut dapat membantu rekan-rekan pekerja atau buruh yang memiliki masalah berkaitan dengan THR. LBH juga berjanji akan menindaklanjuti pengaduan yang diterima dengan melakukan klarifikasi kepada perusahaan dan melakukan somasi untuk mengingatkan perusahaan agar segera membayarkan THR.
"Kemudian pengaduan tersebut akan diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja setempat," demikian Aprillia.
[san]
