Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu bersikap fleksibel dalam mengimplementasikan kebijakan delapan jam sehari dalam lima hari sekolah. PKS berharap pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap.
"Niatan baik pemerintah untuk mendorong penguatan pendidikan karakter, serta menyamakan standar kerja ASN guru masih terkendala dengan persoalan prasarana sarana dan kondisi subyektif masyarakat. Sehingga, perlu pelaksanaan bertahap dengan evaluasi secara berkala," ujar politisi PKS Ledia Hanifa Amaliah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/6).
Ledia mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak semata mengubah metode, proses, dan materi ajar. Namun, juga membutuhkan waktu jeda yang cukup bagi peserta didik dan guru untuk beristirahat, sholat dan makan. Begitu juga waktu pulang yang lebih petang akan berhadapan dengan pertanyaan, aman dan nyamankah anak saat pulang dari sekolah.
Karena itu anggota Komisi X DPR RI ini meminta pemerintah dan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi antar kementrian lembaga untuk mensupport pelaksanaan sistem pendidikan yang lebih baik. Mulai dari masalah prasarana sarana sekolah yang minim, transportasi yang belum memadai, hingga bantuan bagi siswa miskin yang terhalang validasi data.
"Ini semua perlu dikoordinasikan secara bersama antar kementrian dan lembaga agar bisa saling menunjang. Sepanjang belum terpenuhi jangan dipaksakan sekolah memenuhi klausul 8 jam per hari selama lima hari sebab kita tidak ingin sampai terjadi," pungkasnya.
[ian]
