DPR Ingatkan Mendikbud Jangan Cuma Tiru Kebijakan

Komisi X DPR RI meminta Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy dapat memikirkan secara logis kebijakan yang diterbitkan. Pasalnya, kebijakan full day school yang diadopsi dari negara-negara maju tidak sepenuhnya bisa diterapkan di negara yang memiliki kebudayaan berbeda-beda seperti Indonesia.
 
"Kenapa di negara maju sudah full day school, karena anak di rumah tidak ada yang jaga. Pada umumnya di negara maju tidak punya pembantu, kecuali yang sangat kaya raya tapi jadi sangat mahal akhirnya," jelas anggota Komisi X Popong Otje Djundjunan di Gedung DPR, Jakarta (Rabu, 14/6).

Dia menjelaskan, apabila pemerintah tetap ngotot memberlakukan full day school maka alangkah baiknya penerapan kebijakan tidak disamaratakan pada setiap sekolah. Dikarenakan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.

"Ini harus diusahakan jangan diberlakukan makro, itu tidak bisa dipaksakan karena kondisinya berbeda-beda. Kalau kita keadaan di Papua sangat berbeda dengan di Jakarta," beber Ceu Popong, sapaan akrabnya.

"Makanya harus berfikir logis, jangan emosional, jangan kita meniru-niru. Yang bagus di negara lain belum tentu bagus di negara kita. Itu kan sangat objektif," tegasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai menerapkan program full day school pada tahun ajaran 2017-2018. Dalam sistem baru itu, para siswa akan menempuh waktu delapan jam belajar untuk lima hari dalam satu pekan di sekolah. [wah]