Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam mewujudkan implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dengan mengeluarkan kebijakan penyesuaian jam belajar siswa selama lima hari di sekolah menuai apresiasi dari pelajar Muhammadiyah.
Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) mengapresiasi lantaran dalam kebijakan ini pemerintah lebih mengutamakan aspek pendidikan karakter bagi pelajar di Indonesia. Pada bagian ini, suksesnya pelajar memasuki jenjang pendidikan tidak sekadar diukur dari materi pelajaran yang disampaikan di kelas saja.
"Pemerintah memberikan porsi 70 persen untuk pembentukan karakter dan 30 persen untuk ilmu pengetahuan, sehingga memungkinkan pelajar mendapatkan materi yang aplikatif dan berguna dalam kehidupan secara langsung, meski tidak meninggalkan pengetahuan umum," jelas Ketua Umum PP IPM Velandani Prakoso dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (14/6).
Jika dihitung berdasarkan proporsi yang disebut di atas, lanjut Velandani, penyesuaian waktu sekolah menjadi 5 hari tidak serta merta dilihat sebagai penambahan waktu dan pemadatan belajar siswa. Delapan jam sehari tidak melulu dihabiskan di dalam kelas mendengarkan ceramah guru.
Dia menjelaskan, jika porsi pengetahuan umumnya 30 persen, maka dari delapan jam itu hanya 2,4 jam saja yang difokuskan untuk mengkaji ilmu pengetahuan secara khusus. Selebihnya, waktunya dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari praktik yang dibimbing oleh guru.
"Ilmu dari praktik di laboratorium atau di lingkungan secara langsung lebih memudahkan siswa mencerap materi dan merasakan kegunaan ia belajar materi. Di luar porsi 30 persen untuk pengetahuan umum, pelajar juga dimungkinkan untuk mengembangkan minat dan bakatnya di luar kelas," sambung Velandani.
Atas alasan itu, ia mengapresiasi kebijakan Menteri Muhadjir yang fokus pada pengembangan pendidikan karakter serta mendukung penyesuaian waktu belajar lima hari agar proses dan hasilnya efektif mendukung jargon Revolusi Mental yang digagas Presiden Jokowi.
"Di mana revolusi membutuhkan perubahan sosial-kebudayaan yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar serta pokok kehidupan masyarakat," jelas Velandani.
Namun begitu, IPM mendorong Kemendikbud untuk gencar mensosialisasikan kebijakan ini ke semua pihak agar mengerti apa yang direncanakan.
"Agar tidak miskomunikasi dan terjebak pada perdebatan istilah-istilah tertentu yang tidak masuk pada substansinya. Sosialisasi ini juga penting agar pada tataran aplikasi, sekolah tidak sekadar menambah jam pelajaran sehingga malah justru memberatkan para siswa," pungkasnya.
[ian]
