Perseteruan DPR versus KPK sepertinya akan menghasilkan pertarungan yang tak sebanding. Pasalnya, senjata pamungkas yang diharapkan KPK yaitu menggandeng Presiden Jokowi untuk bersama menolak Hak Angket tidak tercapai. Dalam urusan ini, Jokowi memilih tak ikut campur alias nonblok.
Sikap Jokowi ini sebenarnya tak mengejutkan karena sudah diisyaratkan Menkumham Yasonna Laoly. Menteri asal PDIP ini mengungkapkan, pemerintah tetap mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi. Hanya saja tak bisa ikut campur urusan hak angket. Pemerintah tak bisa mengintervensi hak yang dimiliki DPR.
Dan benar saja, sikap Jokowi itu tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Yasonna. Jokowi mengungkapkan Indonesia masih membutuhkan lembaga adhoc yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, ketika ditanya soal tanggapan spesifik Hak Angket yang digulirkan DPR yang berpotensi melemahkan KPK, Jokowi memilih tak ikut campur. "Itu wilayahnya DPR," kata Jokowi saat menyambangi presroom Istana, kemarin.
Di acara sebelumnya, Jokowi juga menegaskan tak bisa ikut campur urusan Angket dan menyerahkan sepenuhnya ke DPR. "Angket ini wilayahnya DPR. Sekali lagi, ini wilayahnya DPR," tegasnya. Jokowi lalu menyampaikan kalau lembaga antirasuah itu memang perlu ada yang diperbaiki. Tapi jangan diperlemah. "Kita memerlukan KPK yang kuat, memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang tidak mengendur," katanya.
Wapres JK lebih lugas. Dia bilang, terbentuknya Pansus Angket KPK jangan dianggap sebagai upaya melemahkan, bisa saja untuk menguatkan lembaga itu. Apalagi, KPK memang perlu dievaluasi dan memerlukan perubahan untuk penguatan setelah 15 tahun tak tersentuh.
Soal ada anggota Pansus Angket KPK yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP, JK bilang tidak semua terindikasi terlibat. "(Pansus) anggotanya kan banyak. Kalau 1-2 ada hubungan, tapi tidak semuanya," ucapnya.
Pernyataan Jokowi secara tidak langsung menolak permintaan Ketua KPK Agus Rahardjo yang akhir pekan lalu berharap eks Wali Kota Solo ini berada dalam satu barisan yang menolak Hak Angket. Sikap Jokowi juga menjawab permintaan para pengamat, akademisi dan pegiat antikorupsi yang beharap Jokowi melobi partai-partai untuk menarik anggotanya dari Pansus.
Sementara, kesibukan tak biasa tampak di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta sejak Senin lalu terus berlanjut. Setelah sehari sebelumnya mengundang Prof Romli Atmasasmita, kemarin, KPK mengundang pakar hukum pidana yang juga eks Plt pimpinan KPK yaitu Indriyanto Seno Adji. Diundangnya para pakar ini untuk memberi masukan langkah apa yang sebaiknya dilakukan KPK menghadapi Pansus Angket DPR.
Apa hasilnya? KPK sepertinya masih kebingungan dan belum tahu langkah yang akan diambil. Hal itu tampak dari Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang masih mempersoalkan keabsahan pembentukan Pansus Angket karena ada dua fraksi yang menolak yaitu Gerindra dan PKS dan satu partai tak bersikap yakni PKB. Selain itu, KPK juga mempertanyakan kecocokan pengajuan Hak Angket, hak yang biasanya ditujukan ke eksekutif kini ditujukan untuk KPK. "Itu yang sedang kami bicarakan. Tapi bagaimana sikapnya nanti setelah kami mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif," kata Laode, kemarin. Apakah akan memenuhi undangan Pansus? Laode belum mau berbicara. ***
