Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Indonesia, Prof. Mahfud MD mengatakan persoalan yang terjadi saat ini bukan karena persoalan keyakinan, melainkan kesenjangan sosial.
Demikian diungkapkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu dalam acara Curah Rasa dan Pendapat Para Tokoh Nasional, Refleksi Kebangsaan Rawat Kebhinekaan Untuk Menjaga Keutuhan NKRI, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/6).
Hadir dalam acara tersebut, Ketua MPR RI Zulkifli Hassan, dua wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan E.E Mangindaan, serta Jendral (Pur) Try Sutrisno, Prof. Jimly Ashiddiqie, dan KH. Salahuddin Wahid.
Selain menampilkan para undangan dari tokoh nasional, tokoh agama, juga hadir dari kalangan budayawan, tokoh adat dan suku.
Sedangkan dari kalangan tokoh budayawan dan tokoh agama diantaranya hadir, Benny Susetyo, Romo Benny, Bachtiar Nashir, Jaya Suprana, HS Dillon, Sandyawan Sumardi, Franz Magnis Suseno dan Romo Mudji Sutrisno, serta Uung Sendana, ketua Matakin dari perwakilan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia.
Jimly Asshiddiqie selaku moderator mengatakan, pertemuan Curah Rasa dan Pendapat Para Tokoh Nasional ini mungkin belum sempurna, penyelenggaraan dan materi dibahas, maka diperlukan sebagai lanjutan.
"Majelis Permusyawaratan Rakyat siap sebagai rumah rakyat untuk menampung ide da pembicaraan mengenai pentingnya kerukunan negara ini," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, istilah yang dipakai dalam dialog ini adalah curah rasa dan pendapat dan refleksi kebangsaan, bukan hanya curah rasionalitas. "Saya hanya mengatur lalu lintas, saya persilahkan bapak ibu bergantian memberi pendapatnya," kata Jimly.
Mahfud MD tampil sebagai tokoh pertama dalam acara yang dimulai pukul 13.00 WIB. Ia mengatakan, merasa ada sekelompok kecil, yang merasa kelompoknya harus dominan di negeri ini, karena kelompoknya dianggap terbesar secara sosial.
"Ada sekelompok kecil orang Islam. Membuat garis perjuangan. Kalau mainstream umat Islam tidak begitu. Seperti, NU dan Muhammadiyah. Tidak ada masalah dengan Pancasila, tidak ada saling dominan. Ini negara kekeluargaan dan gotong royong," ungkapnya.
Mahfud mengatakan, sebagai orang Islam, berislam di Indonesia sangat nyaman dibanding di Saudi Arabia. Majelis Taklim di sana tidak ada. Pengajian sangat resmi di sana. Di Indonesia menjalankan kegiatan keagamaan enak, hubungan personal sangat enak.
"Yang tidak Islam pun sudah terbiasa memakai therma-therma Islam. Seperti, InsyaAlllah, Alhamdulilah atau Assalamualaikum. Sudah biasa dan tidak merasa berat mengatakan. Kita tidak ada persoalan permusuhan. Situasi sekarang ini bukan persoalan keyakinan pada awalnya, tapi kesenjangan sosial," katanya.
"Situasi sekarang menurut saya, bukan persoalan keyakinan awalnya, tapi kesenjangan sosial, ketidakadilan dan penegakan hukum yang transaksional uang, atau posisi lalu orang yang pengikut yang mainstream tadi, ikut numpang dan yang ekstrim ikut protes, menjadi masif dan tidak terkendali. Kontestasi politik biasanya begitu selesai berakhir baik. Misal, soal pemilu legislatif ribut, tapi setelah itu mulai pulih," tambah Mahfud.
Ia mengatakan, Clinton Center menyatakan kehidupan umat Islam di Indonesia, paling diandalkan dalam kehidupan demokrasi. "Tapi begitu Pilgub selesai melebar kemana-mana, rasa sakit meluas dan kita curah pendapat di sini. Selama ini tidak pernah ribut soal ras, agama dan suku selama 70 tahun lebih kemerdekaan. Kini, bagaimana pemerintah bangun kesejahteraan rakyat dengan sungguh-sungguh," imbuhnya.
Menurut Mahfud, penegakan hukum banyak melenceng, banyak rekayasa di aparat penegak hukum. Mereka bilang dibuktikan ke pengadilan.
"Saya paling tidak setuju pembuktian di pengadilan. Ke pengadilan kalau terpaksa saja. Itu hanya mengajak bertengkar, bukan menjadikan hukum menjadi harmoni di tengah masyarakat kita," ujarnya.
[rus]
