Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan momentum untuk memulai era baru di lembaga anti rasuah itu setelah berdiri selama 15 tahun.
Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kicauannya di akun Twitter @Fahrihamzah sesaat lalu, Selasa (13/6). Menurutnya, sebagai sebuah sapu, KPK tidak boleh kotor.
"Sebab jika KPK kotor, maka KPK tidak sedang membersihkan republik ini tetapi sedang mengotorinya. Saya hanya takut kepastian hukum hilang. Dampaknya kepada perekonomian. Dampaknya pada perut rakyat. Jangan lupa!," jelasnya.
Dia kemudian menjabarkan sejumlah hal yang menurutnya harus dibersihkan dari KPK. Pertama mengenai sikap KPK yang hanya mau menerima pujian dan dukungan, tapi di satu sisi menolak kritik dan pengawasan DPR.
"Ini yang membuat KPK nampak sebagai kekuatan politik dari sekadar penegak hukum. Mental berpolitik ini bahkan turun ke penyidik dan pegawai," ujarnya.
Fahri kemudian mengkritik keberadaan serikat pegawai di KPK, yang menurutnya telah mendikte para pimpinan KPK. Terlebih, lanjutnya, tidak ada di dunia ini lembaga penegak hukum yang memiliki serikat pegawai semacam itu.
Ia mencontohkan sejumlah kasus yang menunjukkan para pegawai KPK lebih superior ketimbang pimpinan KPK.
"Seorang pegawai dihukum oleh pimpinan KPK lalu dilepas kembali karena didemo oleh serikat pegawai. Ini hukum? (Lalu) seorang pimpinan KPK mengeluh karena disemprot oleh pegawai, 'bapak orang baru di sini, saya sudah 10 tahun'," contohnya.
Belum lagi curhatan dari mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mengaku disadap oleh bawahannya. Berkaca dari hal tersebut, ia menyimpulkan bahwa pimpinan KPK hanya sebatas embel-embel karena dosanya disandera.
"Pimpinan KPK juga banyak yang nggak paham tiba-tiba sudah ada penyadapan atau OTT. Lalu siapa yang pimpin lembaga ini? Siapa yang tanggung jawab?" tanyanya.
"Ada banyak yang publik belum tahu soal KPK ini dan publik wajib tahu setiap kewenangan dan uang yang dipakai," tegas Fahri.
[ian]
