Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Kata Fahri Hamzah, Serikat Pegawai KPK Lebih Superior Ketimbang Pimpinan

SELASA, 13 JUNI 2017 | 13:11 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan momentum untuk memulai era baru di lembaga anti rasuah itu setelah berdiri selama 15 tahun.

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kicauannya di akun Twitter @Fahrihamzah sesaat lalu, Selasa (13/6). Menurutnya, sebagai sebuah sapu, KPK tidak boleh kotor.

"Sebab jika KPK kotor, maka KPK tidak sedang membersihkan republik ini tetapi sedang mengotorinya. Saya hanya takut kepastian hukum hilang. Dampaknya kepada perekonomian. Dampaknya pada perut rakyat. Jangan lupa!," jelasnya.


Dia kemudian menjabarkan sejumlah hal yang menurutnya harus dibersihkan dari KPK. Pertama mengenai sikap KPK yang hanya mau menerima pujian dan dukungan, tapi di satu sisi menolak kritik dan pengawasan DPR.

"Ini yang membuat KPK nampak sebagai kekuatan politik dari sekadar penegak hukum. Mental berpolitik ini bahkan turun ke penyidik dan pegawai," ujarnya.

Fahri kemudian mengkritik keberadaan serikat pegawai di KPK, yang menurutnya telah mendikte para pimpinan KPK. Terlebih, lanjutnya, tidak ada di dunia ini lembaga penegak hukum yang memiliki serikat pegawai semacam itu.

Ia mencontohkan sejumlah kasus yang menunjukkan para pegawai KPK lebih superior ketimbang pimpinan KPK.

"Seorang pegawai dihukum oleh pimpinan KPK lalu dilepas kembali karena didemo oleh serikat pegawai. Ini hukum? (Lalu) seorang pimpinan KPK mengeluh karena disemprot oleh pegawai, 'bapak orang baru di sini, saya sudah 10 tahun'," contohnya.

Belum lagi curhatan dari mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mengaku disadap oleh bawahannya. Berkaca dari hal tersebut, ia menyimpulkan bahwa pimpinan KPK hanya sebatas embel-embel karena dosanya disandera.

"Pimpinan KPK juga banyak yang nggak paham tiba-tiba sudah ada penyadapan atau OTT. Lalu siapa yang pimpin lembaga ini? Siapa yang tanggung jawab?" tanyanya.

"Ada banyak yang publik belum tahu soal KPK ini dan publik wajib tahu setiap kewenangan dan uang yang dipakai," tegas Fahri. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya