Berita

Gatot Nurmantyo/net

Politik

Manuver Panglima TNI Pencitraan Menuju Pilpres

MINGGU, 11 JUNI 2017 | 05:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Aktivitas politik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang kian terlihat agresif dinilai terkait kepentingan pemilihan presiden 2019.

"Panglima TNI sepertinya ingin menjadi kandidat," kata Peneliti The Political Literacy Institute Adi Prayitno kepada wartawan, Sabtu (10/6).

Menurut pengamatan Adi, dalam sejumlah agenda kegiatan, seperti seminar kebangsaan yang dilakukan kampus, organisasi masyarakat, termasuk partai politik, misalnya, Gatot terlihat agresif.


"Tak berlebihan kiranya jika agresifitas Gatot ini dibaca sebagai upaya memoles citra untuk mendulang insentif elektoral di pilpres mendatang," kata Adi.

"Tak ada asap jika tak ada api. Begitulah pepatah yang pas utk menggambarkan gerilya politik Gatot saat ini. Tak mungkin aktif blusukan jika tak ada maksud nyapres," tambah Adi.

Namun manuver panglima Gatot ini sebut Adi, mendapat banyak sorotan negatif terutama menyangkut posisinya sebagai Panglima TNI. Selain itu publik masih trauma dengan keterlibatan TNI dalam politik yang melahirkan praktik politik yang represif dan otoriter.

Agresivitas Gatot untuk mengisi bursa Pemili 2019 juga ditengarai menjadi penyebab Panglima mengumbar kasus korupsi Helikopter AW-101, termasuk memberikan tekanan kepada Angkatan Udara. Upaya ini dinilai sekadar pencitraan.

Dalam konteks pencitraan tersebut, muncul spekulasi bahwa Gatot sengaja membongkar beberapa kasus diantaranya tentang korupsi di tubuh TNI ini justru dapat mempermalukan Instutusi TNI karena tampak ada persaingan di internal TNI yang dikhawatirkan mengganggu profesionalisme matra.

"Spekulasi lain, ada persaingan atau kepentingan salah satu institusi TNI terkait suksesi orang nomer satu di tubuh TNI," demikian Adi.[san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya