Berita

Komjen Suhardi Alius/Net

Wawancara

WAWANCARA

Komjen Suhardi Alius: Pencegahan Kita Siapkan Benar-benar, Jangan Sampai Ada Rembesan Dari Filipina

JUMAT, 09 JUNI 2017 | 09:35 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal bintang tiga ini sudah menyiapkan resep untuk menghalau masuknya teroris yang berafiliasi dengan negara Islam Irak-Suriah (ISIS) yang kini menyerang kota Marawi, Filipina. Langkah antisipatif ini disiapkan mengingat kombatan pro-ISIS itu kebanyakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Indonesia.

Selain bicara soal ancaman ISIS dari Merawi, Jenderal Suhardi juga mengomentari ren­cana revisi Undang-Undang Antiterorisme yang mewacana­kan penambahan peran bagi BNPT untuk mengkoordinasikan tugas pemberantasan terorisme antarlembaga. Berikut pernyataan lengkap Jenderal Suhardi Alius saat ditemuai usai rapat dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, Jakarta, Kemarin;

Kabarnya kombatan Indonesia yang kini ikut menyerang militer Filipina di Marawi, nekat nyeberang ke sana set­elah mendapat pengaruh dari terpidana terorisme Aman Abdurrahman. Benar begitu?
Pengaruh dari doktrin-doktrin itu masih terus berjalan. Itu tugas dari kita untuk mereduksi itu se­muanya. Doktrin-doktrinnya ba­gaimana mereka mempengaruhi, jadi mereka terinspirasi.

Pengaruh dari doktrin-doktrin itu masih terus berjalan. Itu tugas dari kita untuk mereduksi itu se­muanya. Doktrin-doktrinnya ba­gaimana mereka mempengaruhi, jadi mereka terinspirasi.

Bagaimana caranya Aman Abdurrahman menyampai­kan doktrinnya itu sementara dia sedang menjalani masa tahanan?
Lewat yang besuk-besuk itu. Jadi yang besuk-besuk itu juga harus diwaspadai sekarang itu. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan juga perintahkan sekali soal itu. Nggak bisa lagi. Dulu yang di Tangerang yang adiknya polisi juga pernah mengunjungi. Jadi yang seperti ini, antara Densus dan kita harus bekerja sama.

Kalau seperti itu ke depan Lapas terorisme mesti lebih diketatkan lagi dong penga­manannya?
Jadi nanti kita koordinasi­kan dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), karena itu kan menyangkut otori­tas orang, tapi kita berkepentingan. Karena ideologi ini kan mindset, nggak bisa lepas begitu saja.

Sejauh ini Anda sendiri apa punya data para kombatan Indonesia yang saat ini terlibat di Marawi. Dari mana saja mereka?
Kan begini, secara historis kita bisa melihat. (Kombatan) kita dulu pernah punya pengala­man dengan Afganistan. Kita juga pernah pengalaman dengan Filipina Selatan, Suriah dan sekarang kembali lagi dengan Filipina Selatan. Benih-benih itu pasti masih ada. Tahanan terorisme yang masih ada di Filipina juga masih ada lho. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ber­dasarkan laporan dari Filipina sendiri. Kita lihat itu ada juga (kombatan) dari Malaysia, Saudi Arabia, dari Indonesia, tapi kan jumlah presentasenya kecil itu. Pastinya semuanya kami moni­tor terus kok, dengan pemerintah Filipina juga, dengan semua jar­ingan kami, Kementerian Luar Negeri, imigrasi, polisi, kami sudah koordinasi.

Lalu Anda melihat para kom­batan di Filipina itu terindikasi masuk jaringan mana?
Kabanyakan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu ya.

Kalau dari Indonesia sendiri ada berapa orang?
Kan Densus 88 Anti Teror sudah kasih statement soal itu. Coba tanya ke Densus itu.

Terus langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemer­intah supaya para teroris asal Filipina itu tidak masuk ke Tanah Air apa saja?

Kami masih dalam pengem­bangan terus. Sekarang Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Kita persiapkan benar dan jangan sampai ada rembesan di sana. Sekarang masih ada di sana semua. Pemerintah sudah memerintah­kan semua (berjaga). Nanti hari Rabu depan Menkopolhukam ada acara di Manado.

Sejauh ini adakah informasi para kombatan Indonesia itu berupaya masuk lagi ke Tanah Air?
Sementara belum kelihatan (yang mencurigakan). Tapi kita harus antisipasi dan waspada dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Soal lain. Panja RUU Antiterorisme kabarnya akan menambahkan peran BNPT untuk mengkoordinasikan tu­gas pemberantasan terorisme. Benar begitu?
Dalam Perpres sudah ada itu, tahun 2010-2012 di pembaha­ruan. Kita bikin program, meng­koordinasikan kementerian, itu sudah ada. Sekarang imple­mentasinya kita koordinasikan ke 31 lembaga dan badan juga koordinasi kita. ***

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

Fenomena, Warga Sumsel Ramai-Ramai Siarkan Banjir Secara Live

Minggu, 05 April 2026 | 21:48

Besok Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri

Minggu, 05 April 2026 | 21:29

Kejagung Periksa Kajari Karo Danke Rajagukguk

Minggu, 05 April 2026 | 20:57

Rekan Akmil Kenang Dedikasi Mayor Zulmi di Medan Tugas

Minggu, 05 April 2026 | 20:47

LPSK: RUU PSDK Harus Perkuat SIstem Perlindungan Saksi dan Korban

Minggu, 05 April 2026 | 20:31

JK: Saya Kenal Roy Suryo, Tapi Tak Pernah Danai Isu Ijazah Jokowi

Minggu, 05 April 2026 | 19:58

Simpan Telur di Kulkas, Dicuci Dulu atau Tidak?

Minggu, 05 April 2026 | 19:56

BRIN Ungkap Asa-Usul Cahaya Misterius di Langit Lampung

Minggu, 05 April 2026 | 19:15

Mayor Anumerta Zulmi Salah Satu Prajurit Terbaik Kopassus

Minggu, 05 April 2026 | 18:51

Terendus Skema Gulingkan Prabowo Lewat Rekayasa Krisis dan Kerusuhan

Minggu, 05 April 2026 | 18:33

Selengkapnya