Berita

Komjen Suhardi Alius/Net

Wawancara

WAWANCARA

Komjen Suhardi Alius: Pencegahan Kita Siapkan Benar-benar, Jangan Sampai Ada Rembesan Dari Filipina

JUMAT, 09 JUNI 2017 | 09:35 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal bintang tiga ini sudah menyiapkan resep untuk menghalau masuknya teroris yang berafiliasi dengan negara Islam Irak-Suriah (ISIS) yang kini menyerang kota Marawi, Filipina. Langkah antisipatif ini disiapkan mengingat kombatan pro-ISIS itu kebanyakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Indonesia.

Selain bicara soal ancaman ISIS dari Merawi, Jenderal Suhardi juga mengomentari ren­cana revisi Undang-Undang Antiterorisme yang mewacana­kan penambahan peran bagi BNPT untuk mengkoordinasikan tugas pemberantasan terorisme antarlembaga. Berikut pernyataan lengkap Jenderal Suhardi Alius saat ditemuai usai rapat dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, Jakarta, Kemarin;

Kabarnya kombatan Indonesia yang kini ikut menyerang militer Filipina di Marawi, nekat nyeberang ke sana set­elah mendapat pengaruh dari terpidana terorisme Aman Abdurrahman. Benar begitu?
Pengaruh dari doktrin-doktrin itu masih terus berjalan. Itu tugas dari kita untuk mereduksi itu se­muanya. Doktrin-doktrinnya ba­gaimana mereka mempengaruhi, jadi mereka terinspirasi.

Pengaruh dari doktrin-doktrin itu masih terus berjalan. Itu tugas dari kita untuk mereduksi itu se­muanya. Doktrin-doktrinnya ba­gaimana mereka mempengaruhi, jadi mereka terinspirasi.

Bagaimana caranya Aman Abdurrahman menyampai­kan doktrinnya itu sementara dia sedang menjalani masa tahanan?
Lewat yang besuk-besuk itu. Jadi yang besuk-besuk itu juga harus diwaspadai sekarang itu. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan juga perintahkan sekali soal itu. Nggak bisa lagi. Dulu yang di Tangerang yang adiknya polisi juga pernah mengunjungi. Jadi yang seperti ini, antara Densus dan kita harus bekerja sama.

Kalau seperti itu ke depan Lapas terorisme mesti lebih diketatkan lagi dong penga­manannya?
Jadi nanti kita koordinasi­kan dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), karena itu kan menyangkut otori­tas orang, tapi kita berkepentingan. Karena ideologi ini kan mindset, nggak bisa lepas begitu saja.

Sejauh ini Anda sendiri apa punya data para kombatan Indonesia yang saat ini terlibat di Marawi. Dari mana saja mereka?
Kan begini, secara historis kita bisa melihat. (Kombatan) kita dulu pernah punya pengala­man dengan Afganistan. Kita juga pernah pengalaman dengan Filipina Selatan, Suriah dan sekarang kembali lagi dengan Filipina Selatan. Benih-benih itu pasti masih ada. Tahanan terorisme yang masih ada di Filipina juga masih ada lho. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ber­dasarkan laporan dari Filipina sendiri. Kita lihat itu ada juga (kombatan) dari Malaysia, Saudi Arabia, dari Indonesia, tapi kan jumlah presentasenya kecil itu. Pastinya semuanya kami moni­tor terus kok, dengan pemerintah Filipina juga, dengan semua jar­ingan kami, Kementerian Luar Negeri, imigrasi, polisi, kami sudah koordinasi.

Lalu Anda melihat para kom­batan di Filipina itu terindikasi masuk jaringan mana?
Kabanyakan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu ya.

Kalau dari Indonesia sendiri ada berapa orang?
Kan Densus 88 Anti Teror sudah kasih statement soal itu. Coba tanya ke Densus itu.

Terus langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemer­intah supaya para teroris asal Filipina itu tidak masuk ke Tanah Air apa saja?

Kami masih dalam pengem­bangan terus. Sekarang Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Kita persiapkan benar dan jangan sampai ada rembesan di sana. Sekarang masih ada di sana semua. Pemerintah sudah memerintah­kan semua (berjaga). Nanti hari Rabu depan Menkopolhukam ada acara di Manado.

Sejauh ini adakah informasi para kombatan Indonesia itu berupaya masuk lagi ke Tanah Air?
Sementara belum kelihatan (yang mencurigakan). Tapi kita harus antisipasi dan waspada dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Soal lain. Panja RUU Antiterorisme kabarnya akan menambahkan peran BNPT untuk mengkoordinasikan tu­gas pemberantasan terorisme. Benar begitu?
Dalam Perpres sudah ada itu, tahun 2010-2012 di pembaha­ruan. Kita bikin program, meng­koordinasikan kementerian, itu sudah ada. Sekarang imple­mentasinya kita koordinasikan ke 31 lembaga dan badan juga koordinasi kita. ***

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya