Berita

Yudi Latif/Net

Wawancara

WAWANCARA

Yudi Latif: Sosialisasi Empat Pilar Di MPR Akan Kita Fokuskan Agar Dana Negara Tak Tercecer

KAMIS, 08 JUNI 2017 | 09:12 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Setelah dilantik sebagai Kepala UKPPIP Yudi memastikan unit kerja yang dipimpinnya berbeda dengan lembaga serupa yang ada di era Orde Baru seperti; Badan Pem­binaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan program Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4).

Seperti diberitakan kemarin Yudi dilantik bersama dengan Dewan Pengarah UKPPIP yang beranggotakan, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Bekas Wakil Presiden Try Sutrisno, Bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Ma'arif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj, Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, Bekas Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek. Berikut penuturan Yudi seleng­kapnya :

Apa sih sebenarnya tujuan pembentukan UKPPIP ini?
Diluncurkannya UKPPIP ini untuk merekatkan kembali tenu­nan kebangsaan karena Pancasila kan alat kesatuan. Pancasila bukan merobek kesatuan tetapi dengan Pancasila merekatkan kembali simbol-simbol yang longgar, ibarat sapu lidi kalau tidak diikat akan berserak, sapu lidi kalau diikat menjadi ikatan yang kuat. Dan ikatan bagi Indonesia itu Pancasila.

Diluncurkannya UKPPIP ini untuk merekatkan kembali tenu­nan kebangsaan karena Pancasila kan alat kesatuan. Pancasila bukan merobek kesatuan tetapi dengan Pancasila merekatkan kembali simbol-simbol yang longgar, ibarat sapu lidi kalau tidak diikat akan berserak, sapu lidi kalau diikat menjadi ikatan yang kuat. Dan ikatan bagi Indonesia itu Pancasila.

Memang ada apa dengan Pancasila saat ini sehingga mesti dibentuk UKPPIP?
Kita lihat beberapa waktu tera­khir ini gairah masyarakat untuk memperingati Hari Pancasila, dan menurut saya kegairahan ini harus diteruskan karena seperti Keppres peringatan hari lahir Pancasila itu kan satu tarikan nafas dari 1 Juni dan bukan final, akhir balighnya itu tanggal 18 Agustus. Pekan Pancasila ini bisa dilanjutkan menjadi bulan Pancasila. Peringatannya ini bu­kan hanya pekan namun menjadi bulan, ini menarik.

Fungsi Dewan Pengarah UKPPIP ini apa saja?
Kalau kita lihat dewan pen­garah ini lebih dari komunitas, tokoh masyarakat. Jadi ekspetasi dari pengarah ini menujukan spirit ke depan yang nanti ke depan Pancasila lebih mengopti­malkan peran-perab komunitas.

Dewan pengarah yang da­tang dari berbagai agama ini akan menjadi jembatan dengan program UKPPIP ini dengan kegiatan komunitas ini. Itu per­annya dan ini punya kewibawan. Pengarah ini memadukan antar berbagai keahlian. Ada yang memadukan tokoh masyarakat, bisa juga pengusaha. Ini kan bisa menjadi jembatan ke ko­munitas.

(Lalu) dunia usaha yang dulu sering kita sering responsibilitas terhadap Pancasila justru ke de­pan dunia usaha menjadi yang sangat penting memastikan bahwa Pancasila itu bisa sangat efektif di dalam kenyataan ril kehidupan.

Di era Soeharto, ada Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), apa bedanya dengan UKPPIP?

BP7 lebih kepada penataran seperti itu. Kalau unit sekarang horizonnya lebih luas meskipun lembaganya ringkas. Kalau dulu kan armadanya sampai ke kabupaten. Kalau UKPPIP ini kan tidak mengambil kewenan­gan lembaga yang sudah ada cuma UKPPIP ini memastikan program tentang kebangsaan yang sudah ada dan dijalankan oleh lembaga itu tidak overlap­ing, tidak hanya permukaan lebih sistematis, lebih struktur. UKPPIPini semacam kitchen­nya, dapur pengolahnya, tapi delivernya melalui lembaga yang ada.

Misalnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ada sosialisai empat pilar. Itu nanti kita fokuskan agar dana negara tidak tercecer.

Misalnya nanti kita akan ker­jasama dengan MPR untuk mensosialikan Pancasila di ling­kungn kader politik. Lalu untuk Menteri Dalam Negeri menyasar kepada birokrasi itu sendiri. Kita mengkoordinasikan bahwa program ini fokus dan nanti akan kita bantu bahan-bahan ajarnya.

Terus program jangka panjang-jangka pendek apa saja?

Belum dirumuskan secara pasti ya. Saya kan baru hari ini dilantik. Tapi yang utama sesuai dengan Perpres mengamanatkan untuk meninjau pembelajaran Pancasila, peran komunitas harus ditingkatkan, dan harus masuk ke indikator-indikator. ***

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya