Bernard Haloho dan para aktivis RG 98
Para tokoh Gerakan Reformasi 98 dengan lugu telah membiarkan jalan reformasi dibajak dan diklaim sepihak. Slogan gerakan moral yang didengungkan para mahasiswa membuat mereka lalai menjaga laju reformasi.
Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Rumah Gerakan 98 (DPN RG 98), Bernard Ali Mumbang Haloho, yang menyatakan darurat reformasi dan mendesak pelurusan sejarah reformasi
"Saat itu, banyak yang merasa cukup saat BJ Habibie yang dianggap sebagai bagian Orde Baru yang tersisa bisa dipaksa turun," ujar Bernard dalam keterangan pers kepada wartawan, Rabu (7/6).
Mahasiswa absen dalam proses politik pasca reformasi. Akibatnya, agenda reformasi pun mogok. Reformasi dibajak dan, sayangnya, publik justru mengkambinghitamkan mahasiswa yang kala itu menggelorakan reformasi. Padahal, para mahasiswa umumnya kembali ke kampus dan enggan untuk berpartisipasi aktif dalan gerakan politik.
"Hasilnya, dunia politik hiruk pikuk oleh orang-orang tua yang mengklaim sebagai tokoh Reformasi," sesalnya.
Ia secara khusus menyebut nama Amien Rais yang ditahbiskan dan mengklaim diri sebagai Bapak Reformasi. Padahal, dalam lini masa reformasi, sejak Mei 1998 hingga MPR menolak Laporan Pertanggungjawaban BJ Habibie sebagai presiden, tidak terlihat peran Amien Rais. Kecuali, dalam beberapa kesempatan mencoba mencuri momen secara manipulatif.
"Para mahasiswa yang melakukan pendudukan gelombang kedua tanggal 18 Mei 1998, tentunya tidak lupa bagaimana Amien Rais dan kelompoknya mencoba mencuri panggung di pagi hari saat mahasiswa sedang konsolidasi. Aksi ini lantas mendorong sejumlah mahasiswa menyeretnya turun dari panggung," kenang Bernard.
Belum selesai di situ, tanggal 19 Mei 1998 malam di Menteng, Amien Rais tiba-tiba menyerukan agar mahasiswa yang tengah menduduki DPR turut bersamanya dalam Aksi 1 Juta Orang Kepung Istana. Aksi yang kemudian gembos karena mahasiswa tidak mau meninggalkan DPR, sekaligus membuktikan klaim 1 juta peserta aksi ada omong kosong.
Insting polos mahasiswa terbukti. Tanggal 21 Mei 1998, Suharto melepas jabatan sebagai presiden sebagai imbas tekanan mahasiswa yang masih menduduki DPR. Selepas itu, mahasiswa tetap mendorong reformasi total dengan menolak BJ Habibie menggantikan Suharto, sebab Habibie masih dalam paket Orde Baru.
"Amien Rais kemudian terbukti mendukung Habibie dan berposisi berhadapan dengan mahasiswa. Bahkan, menuding Komite Rakyat Indonesia yang merupakan konsep pemerintah transisi usulan Orde Baru sebagai adaptasi konsep komite sentral Uni Soviet. Amien Rais menuding mahasiswa mengadopsi konsep komunis," tegas Bernard yang juga eksponen Tragedi Semanggi 1 dan 2.
Selanjutnya, terang Bernard, Amien Rais menikmati kemewahan sebagai Bapak Reformasi yang merupakan klaim sepihak. Klaim yang mengantarkannya menjadi Ketua MPR yang kemudian produk-produk hukumnya termasuk amandemen terhadap UUD 1945 kuat cita rasa liberalisasi.
"Kini, di saat Amien Rais tersenggol isu korupsi, tiba-tiba para pendukungnya menisbatkan kalau Amien tidak mungkin korupsi seraya menyerang KPK sebagai agen penerima pesanan pihak tertentu," ucap dia.
Nama Amien Rais tersebut dalam surat tuntutan terdakwa Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan. Dalam surat tuntutan tersebut, jaksa menyebut berdasarkan fakta persidangan Amien Raies menerima dana Rp 600 juta, dalam enam kali transfer dana dari Sutrisno Bachir Foundation yang uangnya diduga berasal dari tindak pidana tersebut.
Berangkat dari keadaan di atas, RG 98 menolak julukan Bapak Reformasi disematkan kepada siapapun, sebab menyadari gerakan reformasi merupakan gerakan rakyat yang dipelopori mahasiswa sebagai lokomotifnya. [ald]
Tidak hanya itu, RG 98 juga mendesak Amien Rais untuk mengklarifikasi ke KPK dan publik perihal Rp 600 juta yang dimaksud dalam surat tuntutan terdakwa Siti Fadilah Supari.
RG 98 menegaskan, KPK sebagai lembaga negara yang lahir dan merupakan anak kandung Gerakan Reformasi. KPK harus dijaga dari dari segala intimidasi, tekanan dan intervensi yang bermaksud melemahkan kerja KPK oleh siapapun.
"Mengajak seluruh tokoh dan masyarakat Indonesia untuk mendukung segenap proses pemberantasan korupsi dan menolak opini pemberantasan korupsi dapat memicu konflik horisontal," pungkasnya.
[ald]
