Pemilihan Rektor Oleh Presiden Adalah Politisasi Kampus

. Gagasan pemilihan rektor oleh presiden sangat tidak logis, apabila hanya merujuk kepada kekhawatiran adanya ideologi selain Pancasila yang menyusup dalam perguruan tinggi sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Kebijakan ini sarat dengan dugaan pemerintah di bawah rezim Jokowi tidak percaya terhadap kalangan akademisi di Indonesia atau kebijakan ini hanya dijadikan alasan untuk dapat mengintervensi pemilihan rektor di perguruan tinggi," kata Ketua bidang Pendididikan Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Muhammad Noval, Rabu (7/6).

Pembatasan paham radikal seharusnya tidak ditujukan kepada kalangan terpelajar dan akademisi, jika perguruan tinggi dianggap sebagai tempat lahirnya idiologi lain selain idiologi Pancasila, maka ada yang salah dengan pendidikan di Indonesia.

"Masalah internal perguruan tinggi sudah sepatutnya di bawah kewenangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang penting prosesnya transparan," ujar Noval.

Selain itu kebijakan ini juga berdampak pada pelemahan berekspresi di kampus dan pembungkaman mahasiswa sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman orde baru.

"Mencegah paham radikal berkembang di kampus bukan dengan cara mengintervesi pemilihan rektor karena penentu kebijakan beridiologi di perguruan tinggi bukan terletak pada rektor tetapi pada pribadi civitas akademika kampus," ucapnya.

Jadi sangat disesalkan jika pemerintah menggunakan alasan yang tidak logis untuk mempolitisasi kampus. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan maka akan ada banyak permasalahan lainnya yang akan terjadi di kampus.

"Kedepan jika aturan ini berlaku akan banyak kepentingan politik khususnya partai politik dalam penentuan rektor perguruan tinggi. Pada akhirnya perguruan tinggi bukan lagi dipimpin oleh kalangan yang mempunyai visi dan misi untuk kemajuan kampus tetapi kepentingan politik semata," demikian Noval. [rus]