Berita

Politik

Penolakan ISIS Jadi Acuan Pembubaran Ormas Anti Pancasila

SENIN, 05 JUNI 2017 | 17:32 WIB | LAPORAN:

Hasil penelitian Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) terkait mayoritas masyarakat Indonesia yang menolak keberadaan Negara Islam (ISIS) bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam menindak ormas-ormas intoleran.

Riset sebanyak 70 lembar tersebut juga memuat penolakan masyarakat terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan organisasi lain yang menghendaki digantinya ideologi Pancasila menjadi khilafah dan sejenisnya.

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra menjelaskan, angka tersebut sangat tinggi dan bisa jadi mewakili mayoritas pendapat publik.


"Apa yang saya sebut hasil survei bisa menjadi pertimbangan, termasuk didalamnya dalam rangka pembubaran HTI dan ormas radikal anti Pancasila," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta (Senin, 5/6).

Menurut politisi Partai Nasdem tersebut, pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila adalah konsekuensi dari pelanggaran UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di mana, semua organisasi tanpa terkecuali harus mempunyai semangat yang selaras dengan Pancasila. Sebaliknya, ormas yang telah dinyatakan anti Pancasila harus dibubarkan dengan mekanisme tertentu.

"Dalam jangka waktu yang panjang, ormas anti Pancasila sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Supiadin.

Karena itu, dia mengapresiasi hasil penelitian terbaru yang dirilis SMRC.

"Hasil survei ini merupakan gambaran umum tentang kondisi sosial saat ini yang sedang berkembang. Sebagai akibat dari dinamika sosial yang berpotensi mengarah kepada disintegrasi bangsa," demikian Supiadin.

Dalam survei yang dirilis SMRC Minggu kemarin (4/6), didapati sebanyak 79,3 persen responden menyatakan menolak sistem khilafah diterapkan di Indonesia, dan sebanyak 55,7 persen tidak setuju atas perjuangannya. Serta sebanyak 91,3 persen masyarakat Indonesia menolak keberadaan ISIS.

Sampel penelitian diambil dari populasi seluruh Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu atau yang berusia 17 tahun. Adapun, pemilihan sebanyak 1.500 responden dilakukan secara acak. Survei yang digelar dengan metode wawancara pada 14-20 Mei 2017 mendapati tingkat kebenaran sebesar 90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Serta tingkat kesalahan 2,7 persen. [wah]  

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya