Berita

Tito Karnavian/Net

Hukum

Alasan Kapolri Copot Seniornya, Mutasi Kapolda Sumut

SENIN, 05 JUNI 2017 | 12:50 WIB | LAPORAN:

Mutasi terhadap Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Rycko Amelza Dahniel tidak ada kaitan dengan kontroversi penyambutan petinggi FPI, Rizieq Shihab di Medan, Desember 2016 lalu.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian secara tegas membantah hal tersebut.

"Tidak ada kaitannya (dengan kontroversi kunjungan Rizieq)," ujar Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/6).


Menurut Tito, sosok Rycko dibutuhkan untuk memperbaiki manajemen di Akademi Kepolisian (Akpol). Apalagi, Gubernur Akpol sebelumnya Irjen Anas Yusuf dianggap kurang tegas dalam mengatasi masalah pemukulan taruna.

"Kita (Polri) butuh Pak Ricko jadi Gubernur (Akpol) karena ingin memperbaiki internal Akpol. Mulai (Jabatan) Gubernur hingga pembina saya ganti untuk buat perubahan mendasar di sana," papar mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Alumni terbaik Akpol 1987 itu, memahami betul "dapur" lembaga pendidikan kepolisian itu. Apalagi, kasus pemukulan taruna hingga tewas di Akpol menjadi atensi utama Tito.

"Enam bulan lalu sudah saya ingatkan. Saya juga sudah meminta Anas untuk membenahi. Budaya pemukulan di Akpol harus dihentikan. Nanti habis pukul taruna, keluar dari sana (Akpol), mereka pukul tahanan," tegas Tito.

Sebelumnya, Ricko sempat menuai kontroversi saat menyambut Rizieq yang akan mengikuti kegiatan tabligh akbar di wilayah hukumnya, Desember 2016 lalu. Ricko dianggap telah memberikan pelayanan lebih kepada Rizieq.

Sementara itu, Anas dicopot menyusul insiden kematian taruna Akpol Brigadir Dua Taruna (Brigdatar) Mohammad Adam di Asrama Kesatria Akpol, Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Tito menggeser seniornya di Akpol 1984 itu ke bagian analis utama di Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri.

Posisi Anas digantikan Ricko yang melepas jabatan Kapolda Sumut kepada teman seangkatan Tito di Akpol 1987, Irjen Paulus Waterpauw.

Mutasi tersebut berdasarkan salinan telegram rahasia (TR) Nomor ST/1408/VI/2017 tertanggal 2 Juni 2017.[wid]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya