Berita

Aliansi Sekretariat Perjuangan Bersama/RMOL

Politik

Aliansi Sekretariat Perjuangan Bersama Tuntut Jokowi Jantan Dan Gelar Sidang Istimewa

SABTU, 03 JUNI 2017 | 03:46 WIB | LAPORAN:

Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) disepakati untuk memimpin gerakan perjuangan bersama untuk mengembalikan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat.

Menurut Ketua Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti, kesepakatan yang didasarkan pada persetujuan Presidium Alumni 212 dan juga GNPF MUI dalam Aliansi Sekretariat Perjuangan Bersama itu bukan berarti presidium MRI akan mendominasi kepentingan-kepentingan aliansi.

Menurutnya, aliansi yang terbentuk hanya ingin mengkonkritkan garakan perjuangan bersama. Masing-masing organisasi kata Yudi tetap pada garis perjuangan masing-masing. Melalui aliansi ini kata Yudi, akan ada pencapaian-pencapaian untuk satu tujuan bersama.


"Tujuannya selain mengembalikan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat, aliansi juga akan bekerjasama untuk mendorong Sidang Istimewa melalui mekanisme konstitusi dan hukum yang berlaku saat ini," tegas Yudi melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (3/6).

Presidium MRI, kata Yudi akan berhadapan langsung dengan Rezim Jokowi dan Jaringan kekuasaannya juga para konglomerat taipan.

"Dimana kelompok Jokowi ini telah terdata melakukan kejahatan kemanusiaan terberat untuk memberikan Indonesia kepada Cina melalui proyek-peroyek infrastruktur. Dan sentralnya ada di Reklamasi Jakarta," tegas Yudi.

Yudi pun menegaskan bahwa Jokowi berikut pembantunya, jaringan kekuasaan dan konglomerat taipan lainnya untuk tidak menggangu ulama, aktivis dan tindakan-tindakan kriminalisasi lainnya untuk para pembela kebenaran.

"Saya minta rezim Jokowi berhadapan dengan saya secara jantan dan saya bertanggung jawab untuk melindungi dan membebaskan para ulama dan aktivis yang dikriminalisasi. Saya telah laporkan ke Komnas HAM, dan kita selesaikan juga di Komnas HAM sampai mendapat rekomendasi menuju Sidang Istimewa," tegas Yudi.

Tuntutan dan aksi agar negara kembali ke UUD 45 asli dengan memperkuat hak-hak pribumi, cabut Mandat Jokowi sebagai Presiden dan segera bentuk Pemerintahan Transisi menurut Yudi adalah hal yang wajar dalam gerakan yang didirikan oleh rakyat.

"Saya minta Jokowi gunakan jalur-jalur hukum yang benar, tanpa rekayasa-rekayasa. Saya mengajak anda berperang secara politik, hukum dan diplomasi yang cerdas. Dan saya ingatkan untuk jangan ganggu Tokoh Senior kami Sri Bintang Pamungkas dan Tokoh-Tokoh aliansi lainnya," tantang Yudi.[san]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya