Berita

Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika/RMOL

Hukum

Aparat Diminta Serius Menghukum Ormas Radikal Dan Anti Pancasila

SABTU, 03 JUNI 2017 | 02:31 WIB | LAPORAN:

Ketua Nasional Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Syaiful Rohim menegaskan dukungannya pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai dasar bangsa tanpa perlu kompromi.

"Kami juga mengutuk segala bentuk tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama apapun. Kami meminta aparat serius untuk menindak tegas dan berikan hukum pada kelompok-kelompok tersebut," ujar Syaiful saat acara deklarasi pembentukan Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika di Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (2/6).

Forum tersebut kata Syaiful juga mendukung keputusan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal, intoleran, serta kelompok-kelompok yang berniat mengganti Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.


Syaiful meminta agar pemerintah serius menindak tegas oknum pejabat, aparat negara serta organisasi yang secara nyata mendukung kelompok intoleran, radikal dan bertentangan dengan Pancasila.

"Kami siap bekerja sama dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta instansi manapun untuk menyuarakan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Sebab keberagaman dan itu semua harus dipertahankan di negara ini," tutur Syaiful.

Sekretaris Nasional Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Hunneman menegaskan jika organ tersebut didirikan oleh sekelompok masyarakat dari beragam suku, agama dan ras, dengan berbagai profesi serta latar belakang. Organisasi ini kata dia hadir di 34 provinsi, dari tingkat kota, kabupaten, hingga kecamatan.

Sejauh ini kata dia 18 simpul wilayah telah terbentuk. Daerah yang dimaksud Taufan antara lain, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Bandung, Depok dan Bekasi. Lalu di Balikpapan, Temanggung/Semarang, Malang, Tangerang, Denpasar, Garut, Surabaya, Jayapura dan Tasikmalaya.

"Kami mendukung penuh pemerintah yang sah yang terpilih berdasarkan proses demokrasi. Tapi kami tidak terlibat politik praktis dan berafiliasi dengan partai politik tertentu," ujar Taufan yang juga mantan aktivis 98 ini.[san]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya