DPR Minta Polri Sigap Tindak Pelaku Intimidasi

Maraknya aksi persekusi atau main hakim sendiri yang dilakukan sekelompok orang terhadap warga lainnya dinilai sebagai tindakan barbar. Aksi tersebut dinilai bertentangan dengan hukum karena telah mengambil kewenangan aparat.

"Aksi ini jelas melanggar hukum, tidak dibenarkan siapa pun itu, mau kelompok atau personal mengambil tindakan hukum secara sendiri tanpa melalui proses hukum yang lazimnya dianut oleh negara Indonesia. Sama saja ini hukum rimba," ujar anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kepada wartawan, Jumat (2/6).

Dia mengimbau kepada jajaran Polri segera menindak secara tegas para pelaku persekusi tersebut. Sahroni berharap Polri tidak ragu dalam mengungkap siapa dalang dan para pelaku persekusi.

"Tindakan tegas harus dikenakan kepada mereka. Harus ada shock therapy bagi pelaku agar tidak dilakukan oleh yang suka main hakim sendiri. Kepolisian tidak boleh kalah, demi keamanan warga dan kehidupan bersama," ujarnya.

Di sisi lain, Sahroni juga meminta kepada masyarakat untuk biasa menggunakan jalur hukum sebagai koridor bersama bagi seluruh warga. Jika memang di nilai ada tindakan yang salah dari seseorang, adukanlah kepada pihak yang berwenang.

"Jangan menghukum dengan cara melanggar hukum," katanya.

Dia pun mengingatkan bahwa dalam proses hukum terdapat azas praduga bersalah. Karenanya, Sahroni mengajak agar siapapun terbiasa untuk melakukan proses cek dan ricek. Apalagi dalam kasus yang melibatkan media informasi seperti media sosial. Tak lupa, Sahroni juga memberi dorongan kepada korban persekusi agar tidak takut melaporkan pelaku kepada pihak berwajib.

"Keberanian mereka juga akan jadi pembelajaran yang bagus dalam kehidupan hukum kita," tandasnya. [wah]