Berita

YLBHI/net

Pertahanan

Jadi Target Aksi Persekusi, Bisa Lapor Kesini

KAMIS, 01 JUNI 2017 | 18:39 WIB | LAPORAN:

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Persekusi membuka pusat pelayanan pengaduan untuk masyarakat yang merasa mendapatkan tindakan persekusi, ancaman, serangan atau teror dari pelaku persekusi dapat menghubungi Hotline Koalisi Anti-Persekusi melalui telepon atau SMS ke 0812.8693.8292 serta email: antipersekusi@gmail.com.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menjelaskan dibukanya pusat layanan pengaduan ini untuk membantu masyarakat yang menjadi target pelaku persekusi. Terlebih dalam catatan YLBHI kecenderungan aksi persekusi mulai meningkat pasca vonis Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara penistaan agama.

Bahkan menurut Asfina, aksi persekusi mulai menjalar kepada isu politik dan etnis tertentu yang tidak hanya menyangkut agama.


"Hotline atau crisis center yang kami berikan ini bekerja sama dengan koalisi dengan lembaga bantuan hukum dan kemudian juga ada soal bantuan keamanan dari kepolisian, dan juga ada crisis center ketika ada orang yang membutuhkan rehabilitasi khusus," ujar Asfina, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil anti Persekusi dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).

Dikesempatan yang sama, koordinator Regional organisasi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto menjelaskan dibukanya pusat pelayanan pengaduan aksi persekusi ini untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi siapapun yang menjadi korban maupun yang menjadi target persekusi. Terlebih fenomena persekusi cinderung meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Dalam catatannya, sudah ada 59 kasus persekusi sejak Januari hingga Mei 2017.

"Harus ada upaya untuk mewaspadai fenomena ini, jika dilihat fenomena ini tidak berhenti. Jika tidak ada upaya meredam tindakan ini akan meluas di Indonesia," pungkas Damar.[san]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya