BULAN Ramadhan disebut sebagai syahru tarbiyyah atau bulan penuh hikmah dan pelajaran.
Dengan ibadah puasa diharapkan mampu membuka ruang kesadaran segenap warga bangsa untuk membantu dan berbagi dengan sesama. Puasa hendaknya menjadi spirit dalam memerangi ketimpangan ekonomi dan sosial serta membangun peradaban yang unggul lewat pendidikan berkualitas.
Ramadhan kali ini bertepatan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. Peringatan melalui peraturan Presiden.Presiden Joko Widodo tidak hanya menginginkan Pancasila dikenang dan diperingati atau hanya dilestarikan, tetapi harus benar-benar menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia di berbagai bidang kehidupan.
Bulan Ramadhan aadalah saat yang tepat untuk melakukan persenyawaan antara nilai religius dengan nilai Pancasila yang relevan pada saat ini. Terutama yang terkait dengan sila kelima Pancasila. Tak bisa dimungkiri kini ada persoalan krusial terkait upaya nyata untuk mewujudkan keadilan sosial. Termasuk keadilan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Pemerintahan perlu memilki konsep dan strategi yang tepat terkait dengan peta jalan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Louis Kelso dan Mortimer Adler, dalam konsep menuju keadilan ekonomi terdapat tiga prinsip esensial yang bersifat interdependen, yaitu partisipasi, distribusi, dan harmoni. Ketiganya membentuk konstruksi keadilan dalam masyarakat. Jika satu di antaranya hilang, niscaya konstruksi keadilan sosial menjadi runtuh.
Diperlukan peran totalitas negara sebagai pengendali utama, karena adanya kesenjangan dan distorsi ekonomi dalam sistem pasar bebas justru menciptakan ketidakadilan dalam dirinya sendiri. Seperti dikemukakan oleh ekonom dunia Joseph Stieglitz, selalu ada faktor asymetrical information dalam mekanisme kerja pasar bebas. Yang menyebabkan kebebasan itu sendiri menjadi tidak adil dalam dirinya sendiri.
Persoalan krusial bangsa Indonesia kini adalah adanya ketimpangan ekonomi yang serius. Ketimpangan diatas sangat mencederai esensi sila kelima Pancasila. Pemerintah bersama para cendekiawan bangsa perlu merumuskan kembali peta jalan menuju keadilan sosial untuk segenap rakyat Indonesia lewat GBHN. Perlu menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan adanya ketetapan haluan negara ini maka semangat pembangunan bangsa lebih modern dan progresif.
GBHN pada prinsipnya adalah sebuah visi pembangunan bangsa. Yang berisi deskripsi lompatan atau langkah-langkah strategis pembangunan kedepan. Langkah tersebut tentunya ada ukuran dan standarnya. Hal itu harus relevan dan selaras dengan situasi global.Seperti misalnya terkait dengan strategi pembangunan dan pertumbuhan bangsa untuk memperbaiki pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup rakyat.
GBHN sektor pendidikan sebaiknya juga mampu menjadi navigator yang bisa membuka jalan bagi anak muda bangsa untuk menatap dunia. Keadilan sosial dalam sektor pendikan harus mampu mencetak SDM unggul hingga kepelosok negeri.
Kita perlu mencontoh keadilan pendidikan di negera maju seperti Jerman dan Prancis yang selama ini memilki sejumlah perguruan tinggi terkemuka yang tanpa membayar uang kuliah alias gratis. Kondisi tersebut bahkan bisa dirasakan oleh warga negara asing.
Sekadar gambaran singkat, jika ada pemuda Indonesia yang bermaksud belajar di Jerman dan Prancis, para orangtua cukup membayar untuk biaya administrasi pengurusan studi ke luar negeri. Seperti konsultasi pemilihan studienkolleg, legalisir dokumen akademik di Kedutaan, pengurusan tes masuk Studienkolleg di Jakarta dan Jerman. Kemudian pendaftaran ke perguruan tinggi di Jerman atau Prancis, pengurusan paspor, pengurusan visa belajar dan lainnya.
Selama ini Indonesia masih kalah dibanding dengan Malaysia yang telah mengirim 60 ribu orang dari 30 juta jiwa penduduk Malaysia. Sementara Korea Selatan telah mengirimkan 120 ribu anak mudanya kuliah di perguruan tinggi favorit di luar negeri dari jumlah penduduk 30 juta lebih. Tiongkok lebih hebat lagi. Jumlah anak mudanya yang sekolah ke Eropa dan negara-negara maju lainnya mencapai 1 juta orang.
Reformasi pendidikan yang menjadi program unggulan pemerintah saat ini memerlukan terobosan terkait dengan kondisi lulusan SMA berbakat yang tidak terserap oleh perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) karena kapasitas atau rasio kursi dan jumlah dosen untuk prodi tertentu masih kurang.
Melihat angka Hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2017 kita bisa melihat masih banyak siswa berbakat yang tentunya tidak bisa masuk prodi yang diinginkan.
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada 78 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se Indonesia sebanyak 101.906 siswa. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pusat dari jumlah pendaftar sebanyak 517.166 siswa.
Perlu terobosan yang menjadi pelengkap atau penunjang reformasi pendidikan. Yakni memberikan jalan keadilan sosial kepada lulusan SMA berbakat untuk belajar di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri. Berbagai skema pengiriman siswa berbakat perlu dibuat, dari skema beasiswa dari negara lewat LPDP, beasiswa pemerintah daerah maupun pengiriman secara mandiri oleh para orang tua yang memiliki kemampuan dana.
Sungguh tidak adil jika tunas-tunas muda berbakat tersebut kehilangan kesempatan untuk menjadi SDM bangsa yang hebat.
Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)
