Berita

Foto/RMOL

Hukum

Koalisi Masyarakat Sipil: Negara Jangan Sepelekan Kasus Persekusi

KAMIS, 01 JUNI 2017 | 14:31 WIB | LAPORAN:

. Koalisi masyarakat sipil anti persekusi menyerukan pemerintah agar serius dalam menangani kasus persekusi atau tindakan pemburuan sewenang-wenang oleh organisasi masyarakat (ormas) kepada individu atau warga sipil.

Koalisi itu terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, SAFEnet, Imparsial, Mafindo, dan lain-lain.

"Salah satu seruan kami adalah meminta negara tidak menganggap ini persoalan sepele atau hanya menganggap ini konflik horisontal. Tapi harus menemukan fakta yang lebih dalam untuk melihat siapa aktor sesungguhnya," ujar Ketua Umum YLBHI, Asvinawati saat konferensi pers di kantornya, Jalan Diponegoro, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).


Asvin menilai tindakan persekusi di sosial media yang saat ini ramai di masyarakat lebih sulit untuk dihentikan karena pelaku memanfaatkan teknologi digital yang bisa dengan cepat menyebarkan seruan-seruan provokatif.

"Karakter digital bisa melintasi ruang dan waktu dengan sangat cepat. Kalau jaman dulu persekusi ini bisa ditahan, jaman digital keluasan bisa sangat membahayakan orang-orang yang ditarget," katanya.

Berdasarkan data di YLBHI, Asvin menyebutkan bahwa dalam sepekan bisa terdapat lima tindakan persekusi yang terjadi di lima daerah berbeda. Seperti pada 23 Mei di Balikpapan, 25 Mei di Kukar Tenggarong, 27 Mei di Cimahi, 28 Mei di Denpasar, dan 29 Mei di Jakarta.

"Kalau kita lihat perkusi lahir dari konteks kejahatan kemanusiaan yang memerlukan dua syarat yaitu sistematis dan meluas. Ada sebuah niat," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator SAFEnet, Damar Juniarto juga mengatakan bahwa tindakan persekusi dapat mengancam demokrasi Indonesia. Karena orang mengambil alih peran negara untuk menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman tanpa melalui proses hukum.

"Ketakutan akan menjadi teror yang melumpuhkan masyarakat sebagai ruang untuk saling berbicara, berdebat secara damai. Sehingga bisa menjadi masyarakat yang dewasa dalam menyikapi perdebatan," kata Damar. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya