Berita

Foto/RMOL

Hukum

Koalisi Masyarakat Sipil: Negara Jangan Sepelekan Kasus Persekusi

KAMIS, 01 JUNI 2017 | 14:31 WIB | LAPORAN:

. Koalisi masyarakat sipil anti persekusi menyerukan pemerintah agar serius dalam menangani kasus persekusi atau tindakan pemburuan sewenang-wenang oleh organisasi masyarakat (ormas) kepada individu atau warga sipil.

Koalisi itu terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, SAFEnet, Imparsial, Mafindo, dan lain-lain.

"Salah satu seruan kami adalah meminta negara tidak menganggap ini persoalan sepele atau hanya menganggap ini konflik horisontal. Tapi harus menemukan fakta yang lebih dalam untuk melihat siapa aktor sesungguhnya," ujar Ketua Umum YLBHI, Asvinawati saat konferensi pers di kantornya, Jalan Diponegoro, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).


Asvin menilai tindakan persekusi di sosial media yang saat ini ramai di masyarakat lebih sulit untuk dihentikan karena pelaku memanfaatkan teknologi digital yang bisa dengan cepat menyebarkan seruan-seruan provokatif.

"Karakter digital bisa melintasi ruang dan waktu dengan sangat cepat. Kalau jaman dulu persekusi ini bisa ditahan, jaman digital keluasan bisa sangat membahayakan orang-orang yang ditarget," katanya.

Berdasarkan data di YLBHI, Asvin menyebutkan bahwa dalam sepekan bisa terdapat lima tindakan persekusi yang terjadi di lima daerah berbeda. Seperti pada 23 Mei di Balikpapan, 25 Mei di Kukar Tenggarong, 27 Mei di Cimahi, 28 Mei di Denpasar, dan 29 Mei di Jakarta.

"Kalau kita lihat perkusi lahir dari konteks kejahatan kemanusiaan yang memerlukan dua syarat yaitu sistematis dan meluas. Ada sebuah niat," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator SAFEnet, Damar Juniarto juga mengatakan bahwa tindakan persekusi dapat mengancam demokrasi Indonesia. Karena orang mengambil alih peran negara untuk menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman tanpa melalui proses hukum.

"Ketakutan akan menjadi teror yang melumpuhkan masyarakat sebagai ruang untuk saling berbicara, berdebat secara damai. Sehingga bisa menjadi masyarakat yang dewasa dalam menyikapi perdebatan," kata Damar. [rus]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Purbaya Santai Tanggapi Risiko Pencucian Uang di Patriot Bond: Bisa Dipakai untuk Bangun Ekonomi

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:16

7 Cara Mencegah ISPA saat Musim Kemarau

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:10

ITDC Buka Suara soal Laporan Dugaan Korupsi PPK Mandalika ke KPK

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:07

Nadiem Apresiasi Mahasiswa yang Turun ke Jalan

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:04

Usulan Penderita TB Jadi Penerima MBG Harus Dikaji Matang

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:01

Kemenkeu Belum Berminat Miliki Saham BEI

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:59

Tiga Pejabat Bea Cukai Segera Diadili Gegara Terima Suap dan Gratifikasi Rp71 Miliar

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:53

Update Harga iPhone Terbaru di Indonesia 22 Juni 2026

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:49

Kuasa Hukum Sulaiman Minta Komnas HAM Awasi Dugaan Kriminalisasi

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:45

Joko Anwar Umumkan Pengabdi Setan 3 Akan Tayang 2027

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:32

Selengkapnya