SEBELUM Ramadhan (24/5/17), Indonesia dikagetkan dengan ledakan bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. 3 Anggota Polri tewas dalam insiden ini dan 11 lainnya luka-luka.
Pasca kejadian tersebut, publik kembali digegerkan oleh klaim ISIS yang mengaku bertanggung jawab atas aksi brutal itu.
"Yang melakukan penyerangan terhadap Kepolisian Indonesia di Jakarta adalah pejuang ISIS," kata kantor berita Amaq seperti dikutip Reuters, Jumat (26/5).
Beragam respon muncul, mulai dari komentar masyarakat, pernyataan Polri, BIN sampai Wakil Presiden RI.
Menarik menyimak pernyataan Wapres RI M. Jusuf Kalla, yang tidak langsung terjebak dalam serangan opini susulan yang dilancarkan ISIS sebagai pihak bertanggungjawab atas peristiwa Bom Kampung Melayu.
"JK menegaskan, klaim ISIS harus dibuktikan." Dan hanya JK yang berani menantang klaim ISIS karena yang lain sepertinya langsung percaya.
"Hal itu biasa (klaim), ingin memperlihatkan dia (ISIS) itu punya jaringan luas. Tapi belum tentu juga kan (ISIS) karena susah diklarifikasi," kata Kalla, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (26/5/2017.
Pernyataan ini bagi sebagian orang dinilai isyarat keraguan Wapres jika pelakunya adalah ISIS. Bahkan lebih dari itu, sejumlah pihak yang menyerap pernyataan JK secara permukaan, menyayangkan karena datangnya dari seorang Wapres ketika semua mata tertuju kepada kelompok perusak ISIS.
Benarkah JK ragu?
Pernyataan JK sebenarnya sudah tepat. Sebagai seorang Wakil Presiden, JK tahu persis jika mengiyakan ISIS sebagai pelaku pemboman, maka pemerintah akan masuk pada trap of opinion yang digalakan ISIS.
Pimpinan sekelas Wapres, mengiyakan ISIS sebagai pelaku teror di negaranya, itu sama saja dengan mengabarkan pada publik bahwa ISIS begitu mudahnya merajalela di negeri ini, dan pemerintah gagal mencegah juga mengontrolnya. Kondisi ini justeru memicu sentimen negatif berupa ketukan publik atau bahkan mudah memunculkan kepanikan.
JK sudah tepat mengungkapkan keraguannya bahwa ISIS sebagai pelaku bom Kampung Melayu. Adapun penanganannya JK pasti tetap percaya sepenuhnya pada kemampuan kinerja kepolisian. Itulah cara JK menjaga wibawa serta kepercayaan publik pada negaranya, sehingga tidak dihinggapi rasa takut berlebihan dan tetap percaya kepada kemampuan Polri dalam menangani teror di mana pun seperti kasus kasus teror sebelumnya.
Ibaratnya, seorang Menteri Keuangan harus mengatakan kondisi ekonomi Indonesia terkendali, meskipun kenyataannya sedang dalam krisis. Semua demi memproteksi sentimen psikologis pasar dan ekonomi dalam negeri. Sebab jika tidak, pelaku pasar bisa panik, rupiah terperosok dan pemilik modal ragu berinvestasi di Indonesia.
Pernyataan JK persis seperti itu. JK sebagai sosok negarawan juga tokoh pendamai konflik tentu sangat paham bagaimana merawat optimisme dan stabilitas nasional pasca serangan teror seperti di Kampung Melayu.
Hal ini dilakukan JK guna melindungi bangsa ini dari perangkap opini ISIS serta kepanikan. JK tidak mau bangsa ini latah hingga memudahkan ISIS masuk ke nusantara serta secara pongah mengklaim wilayah kedaulatan kita di bawah pengaruhnya. Kalau ini terjadi, investor pun jadi berpikir menanamkan modal, betapa ruginya bangsa kita kehilangan kepercayaan yang sangat dibutuhkan agar Indonesia tetap menjadi lahan investasi yang menarik bagi pemodal dalam dan luar negeri.
Pandangan JK harusnya dimaknai, bahwa jika kita percaya pada klaim ISIS, itu sama artinya memperluas jangkauan dan jaringan organisasi brutal tersebut sekaligus ikut membesarkan ISIS.
Apapun tafsirnya, yang utama aksi jahat bom Kampung Melayu segera diselesaikan oleh aparat kepolisian. Kehadiran Jokowi-JK di lokasi kejadian, isyarat kalau Indonesia sudah berada di jalur yang benar dalam menangani aksi terorisme. Membangun semangat kebersamaan dan optimisme.
Dede KurniawanPeneliti Madjid Politika
