Berita

KH M'aruf Amin/Net

Politik

MUI: Pancasila Wujud Nyata Peran Agama Di Indonesia

RABU, 31 MEI 2017 | 00:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pancasila merupakan solusi kebangsaan (hulul wathaniyah) yang menjadi titik kesepakatan dan kompromi dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu, agama dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan lagi. Apalagi ruh agama merupakan kekuatan besar yang turut melatari lahirnya Pancasila.

Begitu kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin saat berbicara dalam Workshop bertajuk “Pengawasan Melalui Peneguhan Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara” yang digelar Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag di Jakarta, Selasa (30/2017).

"Pancasila justru wujud nyata peran agama dalam kehidupan bangsa Indonesia," ujarnya.


Namun begitu, penguatan pemahaman dan pengalaman Pancasila perlu terus ditanamkan. Hal itu mengingat belakangan muncul gerakan radikal kanan yang hendak mengganti ideologi negara. Kelompok ini tak memiliki komitmen kebangsaan dan kenegaraan serta tak menghormati kesepakatan.

Contohnya,  sambung Ma'ruf, kelompok pengusung sistem khilafah yang bukan termasuk kesepakatan ulama (mujma’ alaih). Sistem ini bahkan tidak dipraktikkan di negara kelahirannya, Lebanon. Sistem ini juga tidak populis. Arab Saudi menerapkan sistem kerajaan, begitu juga Yordania, dan ada pula yang memberlakukan sistem republik.

“Kita punya konsensus nasional dan jika mau mengubahnya itu berarti pengkhianatan kesepakatan,” sambung Rais Aam NU itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Pancasila adalah sumbangsih luar biasa dari para pendiri bangsa. Bahkan keberadaan Pancasila mendapat pengakuan dan apresiasi dari dunia internasional.

Dia mengutip perkataan mantan duta besar Italia untuk Malaysia dan ASEAN, Mr Robert, yang memuji Pancasila dan meminta Indonesia tetap mempertahankannya.

"Bagaimanapun Pancasila adalah produk perjanjian yang melewati proses tak sederhana di tengah fakta kemajemukan Indonesia," urainya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya