Berita

Politik

AHY: Ketegangan Pasca Pilkada Jakarta Harus Segera Diredakan

SELASA, 30 MEI 2017 | 15:13 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Suasana konflik yang mengiringi pertarungan politik di Pilkada DKI Jakarta 2017 tak cuma terasa di tengah masyarakat ibu kota, tetapi juga sampai ke tingkatan daerah luar Jakarta.

Perbedaan pilihan politik di Pilkada menjadi masalah besar. Sesama masyarakat saling curiga dan saling hujat baik di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari.

"Harus ada tindakan cepat dari pemerintah dan civil society untuk menanggulangi situasi ini," ujar mantan calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menerima redaksi Kantor Berita Politik RMOL di AHY Command Center, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Selasa pagi, 30/5).


AHY mengatakan, perbedaan politik di Pilkada Jakarta sudah melebar ke potensi konflik yang mengatasnamakan keyakinan individu atau agama.

"Dan situasi ini sudah melewati batas-batas Jakarta, sangat mengkhawatirkan," ucap putra pertama dari Presiden ke-6 RI ini.

Menurutnya, akan lebih mudah diatasi jika ketegangan sosial terjadi hanya karena perbedaan dalam memilih tokoh politik, seperti terjadi di Pilpres 2014.

Sebaliknya, masalah akan sangat sulit diatasi jika sudah melebar ke sentimen perbedaan agama.  Dan akan lebih parah kalau sentimen itu merasuk sampai ke jajaran TNI dan Polri yang berfungsi sebagai garda persatuan nasional.

Sebagai mantan perwira menengah militer yang pernah ditugaskan ke daerah konflik, AHY mengaku sudah cukup banyak mempelajari bahwa perpecahan masyarakat akan mengantarkan negara kepada konflik sosial atau bahkan perang saudara.

"Kalau sudah menyinggung belief (kepercayaan), sangat sulit. Saya sangat khawatir negara ini menjadi negara gagal seperti negara-negara lain yang mengalami perpecahan," ucap AHY sambil mengepalkan tangan kiri di dadanya. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya