Berita

Politik

AHY: Ketegangan Pasca Pilkada Jakarta Harus Segera Diredakan

SELASA, 30 MEI 2017 | 15:13 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Suasana konflik yang mengiringi pertarungan politik di Pilkada DKI Jakarta 2017 tak cuma terasa di tengah masyarakat ibu kota, tetapi juga sampai ke tingkatan daerah luar Jakarta.

Perbedaan pilihan politik di Pilkada menjadi masalah besar. Sesama masyarakat saling curiga dan saling hujat baik di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari.

"Harus ada tindakan cepat dari pemerintah dan civil society untuk menanggulangi situasi ini," ujar mantan calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menerima redaksi Kantor Berita Politik RMOL di AHY Command Center, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Selasa pagi, 30/5).


AHY mengatakan, perbedaan politik di Pilkada Jakarta sudah melebar ke potensi konflik yang mengatasnamakan keyakinan individu atau agama.

"Dan situasi ini sudah melewati batas-batas Jakarta, sangat mengkhawatirkan," ucap putra pertama dari Presiden ke-6 RI ini.

Menurutnya, akan lebih mudah diatasi jika ketegangan sosial terjadi hanya karena perbedaan dalam memilih tokoh politik, seperti terjadi di Pilpres 2014.

Sebaliknya, masalah akan sangat sulit diatasi jika sudah melebar ke sentimen perbedaan agama.  Dan akan lebih parah kalau sentimen itu merasuk sampai ke jajaran TNI dan Polri yang berfungsi sebagai garda persatuan nasional.

Sebagai mantan perwira menengah militer yang pernah ditugaskan ke daerah konflik, AHY mengaku sudah cukup banyak mempelajari bahwa perpecahan masyarakat akan mengantarkan negara kepada konflik sosial atau bahkan perang saudara.

"Kalau sudah menyinggung belief (kepercayaan), sangat sulit. Saya sangat khawatir negara ini menjadi negara gagal seperti negara-negara lain yang mengalami perpecahan," ucap AHY sambil mengepalkan tangan kiri di dadanya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya