. Duta Besar RI Dakar, Mansyur Pangeran yang juga sebagai Duta Besar RI untuk Gambia melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi Gambia. Yaitu Wakil Presiden Gambia, Fatoumata Tambajang, Menteri Perdagangan, Integrasi Regional dan Tenaga Kerja Gambia, Isatou Touray, dan CEO KADIN Gambia, Alieu Secka.
Pertemuan yang dilangsungkan pada 22-24 Mei 2017 tersebut bertujuan menjajaki pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan Gambia untuk meningkatkan volume perdagangan dan kerja sama ekonomi kedua negara.
Pada pertemuan dengan Wapres Gambia, Dubes Mansyur Pangeran menyampaikan bahwa saat ini salah satu fokus kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang ekonomi yaitu menjajaki potensi pasar non-tradisional, khususnya dengan negara-negara Afrika, yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dubes Mansyur menyampaikan bahwa hubungan kerja sama antara Indonesia dan Gambia telah berlangsung sejak lama yang dirintis dengan pendirian Agricultural Rural Farmer Training Center (ARFTC) oleh Pemri di Jenoi, Gambia, pada tahun 1998. Pendirian ARFTC telah memberikan manfaat yang besar tidak hanya untuk petani Gambia, tetapi juga kepada petani dari negara-negara sekitar di kawasan Afrika Barat.
Sementara itu, dari sisi perdagangan, Dubes Mansyur menyampaikan bahwa nilai perdagangan antara kedua negara masih tergolong rendah dengan trend menurun dari USD 39,27 juta menjadi USD 24,86 juta atau -12,49 persen untuk periode 2012-2016.
Dubes Mansyur juga menyampaikan bahwa pada tanggal 23 Juli 2016 di Banjul, Gambia, Indonesia dan Gambia telah menandatangani MoU on Protocol and International Conference, dalam rangka mendukung Gambia sebagai tuan rumah KTT OKI tahun 2018. Berdasarkan MoU tersebut, pada bulan Agustus 2017 Pemerintah Indonesia akan memberikan pelatihan persiapan penyelenggaraan KTT dimaksud.
Selain itu, Dubes Mansyur juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Gambia yang secara resiprositas telah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan singkat bagi WNI pemegang paspor biasa setelah sebelumnya Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan yang sama pada bulan Maret 2016.
Kepada Wapres Fatoumata Tambayang, Dubes Mansyur juga menyampaikan kembali usulan pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan Gambia sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dengan Menteri Perdagangan Gambia, seperti halnya persetujuan penurunan atau pengurangan bea tarif impor.
Wakil Presiden Gambia, Fatoumata Tambajang dalam tanggapannya menyambut baik dan mengapresiasi berbagai bantuan dan kerja sama yang telah diberikan Indonesia kepada Gambia, dan menyatakan bahwa Gambia terbuka serta siap bekerjasama dengan Indonesia dan dunia internasional di berbagai sektor.
Kepada Dubes Mansyur, Wapres Tambajang menggarisbawahi berbagai sektor prioritas yang memerlukan bantuan dan kerja sama dari Indonesia, antara lain human capital development, pertanian, industri, perikanan, energi, lingkungan, pemberdayaan perempuan dan pemuda, industri kecil dan kreatif, kewirausahaan dan kesehatan. Bantuan dan kerja sama tersebut sangat dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan, pengangguran serta memperkuat sektor pelayanan publik di Gambia.
Secara khusus, Wapres Tambajang juga mengharapkan bantuan Indonesia dalam membangun pusat pelatihan kewirausahaan untuk memberdayakan perempuan dan pemuda menjadi pengusaha, yang nantinya dapat menjadi motor penggerak pembangunan Gambia. Wapres Tambajang terinspirasi dari kesuksesan program-program pelatihan dari ARFTC yang telah berhasil meningkatkan kapasitas para petani Gambia dan negara-negara sekitar.
[rus]
