Berita

Said Salahudin/Net

Politik

Said Salahudin: Saya Belum Melihat Urgensi Penambahan Pimpinan Parlemen

RABU, 24 MEI 2017 | 14:13 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Selain RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) juga masih menjadi pembahasan hangat di DPR.

Salah satu perdebatan dalam RUU UU MD3 adalah usulan penambahan jumlah kursi pimpinan parlemen. Usulan penambahan melebar dari draf awal yang diajukan.

Sejumlah fraksi meminta pimpinan DPR ditambah dua menjadi tujuh orang, pimpinan MPR ditambah enam menjadi 11 orang dan pimpinan DPD ditambah dua menjadi 5 orang. Sementara di dalam draf awal yang sudah disahkan di paripurna, penambahan pimpinan hanya disetujui satu kursi masing-masing di DPR dan MPR bagi PDIP sebagai pemenang Pileg 2014.


Pengamat politik yang juga Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan belum mengetahui apa argumentasi DPR atas rencana penambahan itu.

"Kita perlu dengan kenapa harus ditambah," ucap dia saat dihubingi redaksi, Rabu (24/5).

Dari fungsi pimpinan parlemen khususnya DPR, sebut Said, ia belum melihat urgensi dari rencana penambahan tersebut.

"Pimpinan itu kan hanya sebagai stir atau jubir. Saya kira yang sekarang (lima pimpinan DPR) lebih dari cukup," imbuhnya.

Misalkan, dalam memimpin rapat, rapat konsultasi dengan presiden, menghadiri hubungan bilateral, dan menyampaikan laporan atau kinerja, itu bisa dikerjakan oleh pimpinan dengan jumlah yang ada sekarang.

"Jadi, saya belum melihat urgensinya (penambahan)," ujar Said.

Namun demikian, Said bisa memahami atas rencana penambahan tersebut. Yaitu untuk mengakomodir semua atau paling tidak mayoritas fraksi di DPR. [rus]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya