Berita

Said Salahudin/Net

Politik

Said Salahudin: Saya Belum Melihat Urgensi Penambahan Pimpinan Parlemen

RABU, 24 MEI 2017 | 14:13 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Selain RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) juga masih menjadi pembahasan hangat di DPR.

Salah satu perdebatan dalam RUU UU MD3 adalah usulan penambahan jumlah kursi pimpinan parlemen. Usulan penambahan melebar dari draf awal yang diajukan.

Sejumlah fraksi meminta pimpinan DPR ditambah dua menjadi tujuh orang, pimpinan MPR ditambah enam menjadi 11 orang dan pimpinan DPD ditambah dua menjadi 5 orang. Sementara di dalam draf awal yang sudah disahkan di paripurna, penambahan pimpinan hanya disetujui satu kursi masing-masing di DPR dan MPR bagi PDIP sebagai pemenang Pileg 2014.


Pengamat politik yang juga Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan belum mengetahui apa argumentasi DPR atas rencana penambahan itu.

"Kita perlu dengan kenapa harus ditambah," ucap dia saat dihubingi redaksi, Rabu (24/5).

Dari fungsi pimpinan parlemen khususnya DPR, sebut Said, ia belum melihat urgensi dari rencana penambahan tersebut.

"Pimpinan itu kan hanya sebagai stir atau jubir. Saya kira yang sekarang (lima pimpinan DPR) lebih dari cukup," imbuhnya.

Misalkan, dalam memimpin rapat, rapat konsultasi dengan presiden, menghadiri hubungan bilateral, dan menyampaikan laporan atau kinerja, itu bisa dikerjakan oleh pimpinan dengan jumlah yang ada sekarang.

"Jadi, saya belum melihat urgensinya (penambahan)," ujar Said.

Namun demikian, Said bisa memahami atas rencana penambahan tersebut. Yaitu untuk mengakomodir semua atau paling tidak mayoritas fraksi di DPR. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya