Berita

Said Salahudin/Net

Politik

Said Salahudin: Saya Belum Melihat Urgensi Penambahan Pimpinan Parlemen

RABU, 24 MEI 2017 | 14:13 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Selain RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) juga masih menjadi pembahasan hangat di DPR.

Salah satu perdebatan dalam RUU UU MD3 adalah usulan penambahan jumlah kursi pimpinan parlemen. Usulan penambahan melebar dari draf awal yang diajukan.

Sejumlah fraksi meminta pimpinan DPR ditambah dua menjadi tujuh orang, pimpinan MPR ditambah enam menjadi 11 orang dan pimpinan DPD ditambah dua menjadi 5 orang. Sementara di dalam draf awal yang sudah disahkan di paripurna, penambahan pimpinan hanya disetujui satu kursi masing-masing di DPR dan MPR bagi PDIP sebagai pemenang Pileg 2014.


Pengamat politik yang juga Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan belum mengetahui apa argumentasi DPR atas rencana penambahan itu.

"Kita perlu dengan kenapa harus ditambah," ucap dia saat dihubingi redaksi, Rabu (24/5).

Dari fungsi pimpinan parlemen khususnya DPR, sebut Said, ia belum melihat urgensi dari rencana penambahan tersebut.

"Pimpinan itu kan hanya sebagai stir atau jubir. Saya kira yang sekarang (lima pimpinan DPR) lebih dari cukup," imbuhnya.

Misalkan, dalam memimpin rapat, rapat konsultasi dengan presiden, menghadiri hubungan bilateral, dan menyampaikan laporan atau kinerja, itu bisa dikerjakan oleh pimpinan dengan jumlah yang ada sekarang.

"Jadi, saya belum melihat urgensinya (penambahan)," ujar Said.

Namun demikian, Said bisa memahami atas rencana penambahan tersebut. Yaitu untuk mengakomodir semua atau paling tidak mayoritas fraksi di DPR. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Duel Panas Timnas Indonesia Vs Malaysia, Ini Rekor Statistiknya

Minggu, 27 September 2026 | 02:22

Tak Peduli Teman, Prabowo Tegas Sikat Pencuri Duit Negara

Minggu, 27 September 2026 | 02:02

Di Balik Kemudahan QRIS, Merchant Tetap Wajib Terima Tunai

Minggu, 27 September 2026 | 01:46

Gugatan Denny Indrayana Cs Untungkan Seluruh Parpol di DPR

Minggu, 27 September 2026 | 01:20

Pemerintah Jangan Pukul Rata Evaluasi IUP

Minggu, 27 September 2026 | 01:07

Emas Rahmat Bawa Indonesia Lompat ke Posisi 14

Minggu, 27 September 2026 | 00:35

Kowani Apresiasi Penegasan Menteri Hukum soal SK Kepengurusan

Minggu, 27 September 2026 | 00:17

Rahmat Erwin Abdullah Persembahkan Emas Kedua Indonesia

Minggu, 27 September 2026 | 00:05

Bhayangkari Salurkan 6 Ribu Paket Sembako untuk Warga Aceh

Sabtu, 26 September 2026 | 23:49

Wamenag Protes Keras Pembebasan Bersyarat Bechi Pemerkosa Santriwati

Sabtu, 26 September 2026 | 23:20

Selengkapnya