FSP BUMN Bersatu Inventarisir Petinggi BUMN Anti Pancasila Juga Anti Jokowi

Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang adanya sejumlah komisaris BUMN yang anti Pancasila harus ditindaklanjuti karena sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI.

"Kalau dari data-data yang kami terima dari pekerja-pekerja BUMN, memang bukan hanya di jajaran komisaris BUMN yang anti Pancasila tetapi jajaran direksi pun sangat banyak," beber Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja  BUMN Bersatu, Arief Poyuono melalui siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/5).

Selain anti Pancasila, lanjut wakil ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut, mereka juga sebenarnya banyak yang tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Rini Soemarno, terutama dalam mengaplikasikan strategi program-program pembangunan ekonomi pemerintahan saat ini.

"Malah kadang banyak yang terkesan meremehkan pemerintahan Joko Widodo," imbuhnya.

Bahkan kemungkinan besar, menurut Arief, beberapa direksi BUMN yang sudah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Misalnya, sebut Arief, direksi Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Pindad yang hingga kini belum dicopot oleh Kementerian BUMN.

Untuk diketahui pula, beber Arief, FSP BUMN Bersatu sudah mendapat tugas dari orang lingkaran utama Jokowi untuk menginventarisir para petinggi BUMN yang anti Pancasila, anti Jokowi, komisaris serta direksi yang berbau rezim lama dan masih setia dengan rezim lama.

"Data-data hasil invetarisir tersebut akan kami serahkan secepatnya kepada Presiden Joko Widodo," ujar Arief.

Pihak berharap data-data tersebut dapat dijadikan rujukan Presiden Jokowi melalui Menteri BUMN untuk segera mencopot komisaris dan direksi yang anti Pancasila dan anti Jokowi. Sebab jika tidak, akan membahayakan keutuhan NKRI dan menganggu program-program pemerintahan Jokowi melalui BUMN.

"Sebaiknya Menteri BUMN juga segera mencopot para direksi dan komisaris yang masih bercokol di BUMN dan  sangat dekat dengan rezim SBY dan menggantikan dengan yang lebih profesional dan loyal kepada Pak Joko Widodo," pinta Arief.[wid]