Berita

Ahmad Doli Kurnia/Net

Politik

Ini 4 Pesan Dukungan GMPG Ke KPK

RABU, 24 MEI 2017 | 08:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Setidaknya ada 4 pesan dukungan yang disampaikan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) saat menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, Selasa (23/5).

Koordinator GMPG, Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa kehadiran itu dilakukan untuk menegaskan dukungan GMPG bersama Jaringan Masyarakat Anti Korupsi dan Formappi kepada KPK dengan menginisiasi petisi 'Dukung KPK, Lawan Hak Angket'.

Pesan dukungan ini sekaligus juga mendesak DPR untuk tidak melanjutkan Hak Angket terhadap KPK.


"Karena selain sudah tidak memenuhi syarat dukungan sesuai Tatib DPR, juga secara luas dapat mengarah kepada bentuk pelemahan KPK," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (24/5).

Pesan yang kedua, kata dia, adalah memberikan dukungan kepada KPK untuk tetap pada posisi yang independen dan mandiri, bekerja secara profesional dan objektif, serta tidak tebang pilih dan tuntas dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi.

"Hal ini tentu dalam rangka menjadikan Indonesia bersih dan bebas korupsi, yang juga sesuai dengan tekad kuat pemerintahan Jokowi-JK," sambungnya.

Pesan dukungan ketiga adalah memberikan suntikan tambahan semangat dan keberanian yang lebih kepada KPK agar tidak gentar dan terpengaruh dengan adanya tekanan, intimidasi, bahkan intervensi politik. Ini seiring mulai terungkapnya kasus korupsi berskala besar seperti kasus proyek pengadaan e-KTP yang melibatkan sejumlah nama besar.

"Agar KPK tidak gentar menghadapi intervensi politik yang mengatasnamakan kekuasaan. Apalagi kekuatan yang berusaha berlindung di balik Pak Jokowi dari pihak tertentu yang diduga terlibat kasus korupsi," jelasnya.

Sementara pesan dukungan terakhir adalah untuk menunjukkan bahwa warga Golkar juga tidak suka dengan praktik korupsi. Korupsi, lanjutnya, bukan karakter dari Partai Golkar secara institusi.

"Dengan itu kami pun mendorong agar KPK tidak ragu dan tidak pula main-main apalagi memasukkan unsur politik dalam menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan kader Golkar, sekalipun itu adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto," tegasnya.

"Kami sedih bila pimpinan kami terlibat korupsi. Tapi kami akan lebih sedih lagi apabila keterlibatannya secara hukum sudah tidak terelakkan, namun kemudian bebas karena intervensi politik atau kekuasaan. Itu artinya sama dengan membiarkan Indonesia terus terbebani dan hancur dengan korupsi," pungkas Doli. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya