Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) menilai dalam tujuh bulan terakhir banyak mengalami guncangan dan pergumulan menyangkut kebhinnekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
PNPS GMKI juga merasa banyak enerji yang tercurah, begitu letih anak bangsa menghadapi segala fenomena negatif yang berkembang. Selain itu, sangat prihatin dan berduka dengan situasi kondisi yang dimainkan oleh sekelompok orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dengan upaya memecah belah umat beragama, memperuncing keperbedaan suku, ras dan antar golongan.
"Kami menolak dengan keras segala perilaku jahat mempolitisasi agama yang mengakibatkan saling curiga, saling menyalahkan dan saling mengungkapkan ujaran-ujaran kebencian terhadap sesama anak bangsa, “tegas Ketua Umum PNPS GMKI Bernard Nainggolan, dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (23/5).
Bernard prihatin terhadap kecenderungan menurunnya dukungan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Menurunnya dukungan terhadap Pancasila tidak hanya karena munculnya ideologi lain, tapi juga akibat menurunnya sikap dan perilaku banyak pemimpin yang tidak mencerminkan solidaritas kebangsaan.
Menurutnya, korupsi dan ketimpangan pembangunan nasional yang masih marak dan dirasakan banyak oleh masyarakat.
"Menolak keras semua perilaku yang mengatas namakan organisasi apapun yang jelas-jelas memiliki agenda mengganti dasar negara Pancasila dengan paham lain dan mengganti bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk lain,†ujarnya.
Bernard menegaskan, Pancasila adalah dasar negara yang sudah final bagi bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 adalah final dan terbaik bagi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
"Mendukung keputusan Pemerintah yang sudah memutuskan pembubaran HTI sebuah organisasi yang nyata-nyata melawan Kebhinnekaan, Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami mendesak agar proses hukum dilaksanakan dengan segara secara transparan dan tegas,â€ucapnya.
Bernard menambahkan, mendukung gagasan Pemerintah untuk membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) untuk membantu sosialisasi dan monitoring terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Menurutnya, unit Kerja Presiden tersebut tidak harus meniru lembaga yang pernah dibuat di era orde baru yang bersifat indoktriner tapi diharapkan Unit Kerja tersebut dapat menyerap nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.
"Mendesak Pemerintah agar memperkuat daya antisipatif agar mampu mencegah segala tindakan orang dan kelompok orang maupun organisasi yang memiliki agenda melawan konstitusi Republik Indonesia. Kami mendesak pihak keamanan TNI dan Polri untuk berani bertindak tegas terhadap siapa pun yang melakukan tindakan inkonstitusional merongrong Pancasila dan UUD 1945,†katanya.
PNPS GMKI, lanjut Bernard, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga kebhinnekaan dengan sikap toleransi dan semangat saling menghargai yang sudah dijalani secara turun temurun.
"Kami juga mengajak agar kita semua bersemangat, bersatu dalam satu barisan mengahadapi segala ancaman yang akan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,†tegasnya.
[sam]
