Petani cengkeh secara tegas menolak Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang punya tujuan utama mengganti tembakau dengan tanaman lain.
Ketua Himpunan Petani Cengkeh Mapalus Sulawesi Utara Yusak Horman menolak keras FCTC. Menurutnya, FCTC jelas-jelas mematikan keberlangsungan hidup petani cengkeh dan tembakau.
"Jika Indonesia aksesi FCTC maka negara secara tidak langsung telah mematikan dua juta petani tembakau, 1,2 juta petani cengkeh, dan ratusan ribu. Bahkan jutaan orang yang baik langsung maupun tidak langsung terlibat di sektor pertembakauan," jelas Yusak dalam keterangannya, Selasa (23/5).
Menurutnya, penolakan FCTC juga merupakan salah satu hasil rapat kerja nasional Himpunan Petani Cengkeh beberapa waktu lalu. Hasil rakernas lainnya adalah meminta negara hadir dan peduli terhadap petani cengkeh dan tembakau serta keberpihakan kepada industri kretek nasional.
Yusak mengatakan, kretek adalah hasil karya rakyat Indonesia. Berbicara tentang industri tembakau juga tidak bisa dipisahkan dari industri kretek nasional. Pun demikian, berbicara tentang kretek juga tidak bisa dipisahkan dari proses panjang sejarah hingga saat ini. Pasalnya, kretek berbeda dengan rokok putih.
"Kretek menjadi bukti kekayaan produk budaya Indonesia. Kretek menggunakan tembakau lokal, cengkeh, klembak, menyan, dan merupakan produk asli Indonesia," ujarnya.
Dalam konteks itu, petani cengkeh dan pemangku kepentingan terkait berharap negara hadir memberikan perlindungan. Salah satunya dengan tidak mengaksesi FCTC. Hal itu juga sejalan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak ingin tergesa-gesa mengaksesi FCTC demi kepentingan nasional.
"Sikap negarawan Presiden Jokowi inilah yang seharusnya menjadi tauladan bagi para pemangku kepentingan. Demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana visi Nawacita," pungkas Yusak.
Sebelumnya, The 4th Indonesian Conference on Tobacco or Health yang digelar oleh Tobacco Control Support Center (TCSC) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) pada 15-16 Mei lalu menghasilkan Deklarasi Jakarta. Terdapat sejumlah poin dalam deklarasi yang salah satunya meminta pemerintah segera mengaksesi FCTC sebagai salah satu indikator Sustainable Development Goals.
[wah]
