Institusi Kejaksaan Agung diingatkan agar tidak dimanfaatkan oleh segelintir pihak tertentu untuk meng-golkan kepentingan politiknya.
Selama ini, institusi Adhiyaksa itu sering dianggap bermain politik, dalam mengusut kasus mapun dalam menahan pengusutan perkara, sehingga tujuan penegakan hukum dan keadilan mandeg.
Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, mencuatnya pernyataan Walikota Bandung Ridwan Kamil di media, menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia pun sudah disusupi oleh kepentingan-kepentingan sesaat segelintir orang.
"Bisa saja kepentingan pejabat di internal kejaksaan, maupun kepentingan partai politiknya, sedang dimainkan dengan pasangan calon yang akan bertarung di dalam kontestasi politik nasional maupun daerah. Kejaksaan Agung tidak boleh begitu,†ujar dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Senin (22/5).
Dia mengatakan, pernyataan dan pengakuan Ridwan Kamil yang masih heboh di media sosial itu, bukan tanpa dasar. Paling tidak, lenjut dia, Ridwan Kamil bicara dan atau diskusi dengan pihak-pihak yang disebutkannya itu, termasuk dari unsur yang bisa masuk ke Kejaksaan, sehingga muncullah pengakuan itu.
"Sebenarnya, selama ini, secara kasat mata, sering kali aparatur hukum kita, termasuk oknum jaksa atau pejabat di dalamnya bersentuhan dengan kepentingan politik tertentu. Jika tetap mengedepankan gol kepentingan politik pihaknya saja, tentulah penegakan hukum dan pencarian keadilan bagi masyarakat pencari keadilan tidak akan terwujud,†ujar Sandi.
Karena itu, dia berharap, Presiden Jokowi sebagai pucuk pimpinan Kejaksaan melakukan evaluasi dan juga memilih Jaksa Agung dan para pejabatnya yang benar-benar berintegritas, tidak terjebak pada kepentingan atau interest politik tertentu, independen dan profesional.
"Keberpihakan Jaksa ya harus pada penegakan hukum dan keadilan, bukan keberpihakan pada kepentingan politik bos-bos. Saran kita ya sebaiknya Pak Presiden tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Ini perlu ditelusuri dan dievaluasi,†ujarnya.
Memang, Kejaksaan Agung sedang dirundung masalah politisasi partai politik. Pernyataan Walikota Bandung Ridwan Kamil yang heboh di berbagai media sosial mengenai dukungan politik yang diberikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, dikarenakan partai besutan pengusaha media Surya Paloh itu memiliki sejumlah alat yang efektif untuk bermain politik, antara lain, Grup Media Massa yang besar yang dimiliki Nasdem dan Kejaksaan yang kini dipimpin Jaksa Agung HM Prasetyo yang merupakan politisi Nasdem.
Sontak pengakuan Ridwan Kamil yang diunggah lewat video di media sosial itu membuat institusi Adhiyaksa panas dingin.
Jaksa Agung HM Prasetyo membantah pernyataan Ridwan Kamil itu. Menurut Prasetyo, institusi Kejaksaan Republik Indonesia bukanlah milik partai politik tertentu. Dia bilang, Kejaksaan adalah lembaga independen penegak hukum, yang merupakan milik seluruh Rakyat Indonesia.
"Saya enggak mau menanggapi. Itu bukan urusan saya. Itu urusan media. Kejaksaan ini milik rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu prinsip,†ujar HM Prasetyo.
Prasetyo juga menepis isu yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil merasa terlindungi dari pengusutan berbagai kasus, sehingga memilih Partai Nasdem.
"Ya, biar saja. Kami tak ada masalah apa-apa dengan mereka. Kasus pun tak ada di sini, kalau ada kasusnya mungkin mencari aman, bukan itu masalahnya,†ujarnya.
Sebelumnya, heboh di media sosial video penjelasan deklarasi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil bersedia diusung oleh Partai Nasdem pada pencalonannya di Pilkada Jawa Barat. Video tersebut beredar di medsos dengan durasi 2:32 menit dari akun D'Channel, berjudul Pengakuan Mengejutkan Ridwan Kamil 'Saya Terima Nasdem Karena Mereka Punya Media dan Kejaksaan'.
[sam]
