Imam Nahrawi/Humas Kemenpora
Menpora Imam Nahrawi ditunjuk sebagai mentor pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Lembaga Administrasi Negara (Diklatpim I) dalam seminar di Ruang Diskusi Diklatpim I Graha Wisesa Lembaga Administrasi Negara (LAN) Pejompongan, Jakarta, Senin (22/5) pagi.
Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Jonni Mardizal selaku Plt Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor Peserta NDH: 08 memaparkan judul seminarnya yakni Re-Branding Kewirausahaan Pemuda Menuju Indonesia Berdikari.
Menurutnya, judul yang dipilihnya ini berdasar pada beberapa isi dari Nawacita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu Nawacita ke 6, 7 dan 8 juga salah satu isi Trisakti berdikari secara ekonomi serta SDG's yang menyebut kebijakan yang layak dalam pembangunan ekonomi.
"Selama ini kewirausahaan pemuda hanya sekedar program pelatihan dan pemberian modal bagi wirausahawan usia 16-30 tahun, tidak ada keunikan dan kekhasan, ada gagasan perubahan yakni reformulasi kebijakan, public awareness dan pemilihan duta wirausahawan muda," ujarnya.
Menurutnya, kondisi saat ini karakter kapasitas daya saing masih rendah, belum ada pembagian yang jelas, pengembangan kewirausahaan menggunakan economic approach semata untuk meningkatkan implementasi perlu dirumuskan rancang bangun pengembangan kewirausahaan pemuda.
"Manfaat perubahan ini untuk pemuda misalnya dapat timbulnya kesadaran untuk berwirausaha, manfaat untuk Kemenpora mempertegas positioning Kemenpora dalam pengembangan kewirausahaan, sehingga outputnya dibuatnya grand design dalam bentuk Peraturan Menpora," jelas Jonni.
Menpora menilai program kewirausahaan ini penting bukan hanya untuk Kemenpora tetapi juga pemerintah, dari sisi kuantitas belum adanya keseimbangan dari jumlah pemuda untuk itu pihaknya akan terus memperkuat regulasi Permenpora yang telah ada.
"Harap dikaji kembali Permen yang telah ada agar rencana regulasi berjalan baik," ucap Menpora didampingi Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Ibnu Hasan.
Menurutnya, tidak mudah mengkombinasikan keinginan 13 stakeholder, untuk itu harus ada payung hukum jelas. "Saya ingin adanya peraturan presiden (Perpres) untuk mengikat 13 stakeholder ini agar konteks pelakunya pasti anak muda tetapi sisi permodalannya dapat di kementerian lain," tambahnya.
"Kami akan support dan dukung, saya harap pakem yang ada seperti pelatihan, penghargaan dan lainnya dapat dikembangkan lagi, agar peserta yang mendapat pelatihan nantinya dapat dimonitor dengan detail misalnya peluang modalnya dan sebagainya, untuk itu harus ada terobosan baru, prinsipnya kami akan bantu dan dukung dan dorong tim efektif bekerja cepat agar proyek ini ada follow up di lapangan," imbaunya.
Ia menyampaikan di tahun 2017 Program Pemuda Magang Pemuda Indonesia dengan negara lain yang sebelumnya hanya murni bertukar pikiran selama kurang lebih 10 hari, telah kita rubah waktunya tiga bulan.
"Selesai mereka magang di negara lain pulang ke Indonesia mereka telah memiliki jaringan yang luas, contohnya, pemuda tani yang kami berikan penghargaan pada 2014 lalu asal dari Kabupaten Garut kini telah berhasil maju memajukan desanya dengan buah jeruk," ujarnya mencontohkan.
Narasumber dari LAN, Deputi Didang Inovasi Lembaga Administrasi Tri Widodo Utomo menilai besarnya potensi pemuda.
"Potensi pemuda luar biasa, tahun 2014 jumlah pemuda sebanyak 24,5 persen dari jumlah penduduk artinya Indonesia memiliki bonus demografi yang luar biasa dan akan terus meningkat pada 2020 hingga 2025 ini adalah potensi luar biasa di semua bidang misalnya di bidang olahraga, artis dan seniman, pelaku usaha dan sebagainya," tuturnya.
"Hanya saja bagaimana caranya agar stigma pemuda berubah menjadi tahan banting, berintegritas, tidak mudah putus asa, target outputnya harus terukur dengan indikator dan parameter tertentu agar menunjukkan bahwa re-branding kita benar-benar terjadi," imbuhnya.
"Saya mendukung jika stakeholdersnya lebih di konkretkan siapa saja yg berkontribusi berikan peran yang jelas, jika itu dilakukan maka akan menjadi gerakan gontong royong yang luar biasa, saya juga mendukung adanya Inpres rebranding," tutupnya.
[***]
