Menko Luhut Harus Segera Klarifikasi!

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan diminta untuk segera mengklarifikasi atas pernyataannya yang menyiratkan ada operasi penyelamatan Setya Novanto dari kasus E-KTP. Pernyataan berkonotasi negatif disampaikan Luhut dalam Rapimnas Golkar di Kalimantan Timur.

"Jika tidak segera diklarifikasi bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya'roni, melalui pesan elektronik kepada redaksi, Senin (22/5).

Pernyataan Luhut, sebut dia, mengesankan bahwa KPK bisa diintervensi oleh kekuasaan padahal selama ini KPK sudah dipercaya bekerja secara independen tanpa intervensi pihak manapun.

"Bila tidak segera diklarifikasi maka yang paling dirugikan adalah institusi KPK. Akibatnya, KPK bisa kehilangan kepercayaan publik dan sekaligus bisa dianggap sudah tidak independen lagi," masih kata Sya'roni

Apapun konteksnya, disengaja maupun keceplosan, pernyataan Luhut bisa merugikan KPK karena dari kalimat yang diuraikan Luhut berpretensi negatif terhadap lembaga anti rasuah itu. Karena itulah Sya'roni mendesak Presiden Jokowi sebagai atasan Luhut segera menegur dan sekaligus memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk segera melakukan klarifikasi.

"Presiden Jokowi juga bisa terkena imbas karena di mata publik Luhut dikenal sebagai orang terdekat Presiden. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi makin menukik hanya gara-gara pernyataan Menteri Luhut yang kontroversial," tukas Sya'roni.

Pernyataan berkonotasi negatif disampaikan Luhut saat memberikan pidato di Rapimnas Golkar di Kalimantan Timur, Minggu (21/5) kemarin. Dalam pidatonya Luhut antara lain mengatakan, "nggak usah bicara aneh-aneh. Yang urusin, mau KPK kek udah ada yang urusin, tenang aja ada yang urusin. Ada yang urusin Pilkada, ada yang urusin Jaksa Agung, KPK, itu sesuai kepercayaan masing-masing aja, nggak usah ributin itu." [ian]