Berita

Hukum

Wasekjen PPP Somasi VOA Islam

MINGGU, 21 MEI 2017 | 14:40 WIB | LAPORAN:

Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengaku merasa dirugikan oleh pemberitaan salah satu situs online www.voa-islam.com yang berjudul "Menjadi Pelopor Aksi Bela Islam, FPI dituduh Sebagai Organisasi Berbahaya oleh Orang Ini".

Pasalnya, dia mengaku tak pernah mengeluarkan pernyataan menyerang organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab itu. Pernyataannya terkait FPI disunting sedemikian rupa. Untuk itu, melalui kuasa hukumnya Andra Bani Sagalane, Baidowi melayangkan somasi ke voa-islam.com.

"Klien saya merasa dirugikan atas pemberitaan yang tidak benar tersebut," ungkap Andra Bani, dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Minggu (21/5).


Andra menyebutkan, pernyataan dalam forum diskusi Perhimpunan Mahasiswa Jakarta tersebut merujuk pada aksi dua kutub yang berbeda jika dibiarkan berlarut-larut berbahaya bagi kenegaraan. Yang dimaksud berbahaya oleh Baidowi menurutnya adalah aksi-aksi yang dilakukan dua kutub berbeda, jika aksi itu terus dibiarkan, akan merusak sendi-sendi kebangsaan.

"Bukan menuding organisasi tertentu. Jadi sudah ada pembelokan substansi dari maksud pernyataan aslinya," tegasnya.

Pihaknya kemudian mendesak redaksi Voa-Islam untuk memperbaiki postingan berita tersebut. Sesuai dengan UU 40/1999 tentang Pers bahwa pihak yang dirugikan memiliki hak jawab. Jika permintaan ini diabaikan, pihaknya berencana mengambil langkah hukum lanjutan.

"Jika dalam 1 kali 24 jam somasi ini diabaikan, kami akan tempuh langkah hukum lanjutan," tegasnya lagi.

Selain itu, pihaknya meminta publik tidak terkecoh dengan nama media. Apapun namanya, sebuah media harus patuh terhadap UU Pers dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

"Jangan terkecoh dengan nama media. Seharusnya media tidak menyebarkan berita hoax dan berita fitnah," serunya. [wah] 

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya