Nawacita, trisakti dan revolusi mental yang ditetapkan Pemerintahan Jokowi-JK sangat membutuhkan dukungan dalam bentuk program riil di masing-masing kementerian.
Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional dengan tema "Nawacita dan Gerakan Revolusi Mental: Implementasi dan Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan" di Unversitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Kamis (18/5).
"Nawacita dan Trisaktinya sudah bagus, kita harus adil menyatakan itu. Bisa nggak itu semakin implementatif dan didukung oleh para pembantu Presiden yang canggih. Jadi kuncinya sebenarnya di para pembantunya mampu menerjemahkan visi besar itu sehingga terasa langsung oleh rakyat. Saya kira apa yang dilakukan Mendikbud adalah upaya terbaik menerjemahkan visi tersebut," jelas mantan wakil ketua MPR ini.
Sebagai konsep yang bagus dan aktual, lanjut Hajriyanto, nawacita harus dikuatkan dengan rumusan induk yang menjadi rujukan para menteri kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
"Trisakti kan menyatakan kita harus berdaulat di bidang politik, ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tentu saja, gagasan itu, ketika bicara saat ini, dimana kita hidup di era globalisasi, harus mampu menjadi identitas utuh sebagai sebuah bangsa," tegasnya.
Di tempat sama, Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono menyatakan identitas dan karakter bangsa Indonesia sudah final, yaitu Pancasila. "Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial menjadi panduan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Pada implementasinya, kelima sila Pancasila itu harus dilaksanakan secara seimbang. "Kita sedih, masih kuat gejala intoleran, hasil survei, 30 persen masyarakat Indonesia itu tidak toleran. Upaya menangani adalah melalui pendidikan yang mendorong pembangunan karakter, dan setiap anak Indonesia harus mengenyam pendidikan tanpa kecuali," tegasnya.
Sementara Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, R Alpha Amirrachman menegaskan, bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy berupaya menjalankan visi misi pembangunan pendidikan yang ditetapkan pemerintahan Jokowi-JK, yang fokusnya pada tiga hal yaitu program Indonesia Pintar, penguatan pendidikan karakter dan revitalisasi SMK.
"Untuk pendidikan karakter difokuskan ke lima nilai utama yaitu nasionalisme, integritas, gotongroyong, mandiri dan relijius," jelas Alpha.
Sementara Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memenuhi keadilan sosial ekonomi kepada masyarakat dengan pembangunan pendidikan. "PIP itu sasarannya ada dua, anak miskin yang masih sekolah dan dikhawatirkan putus sekolah. Kedua, anak miskin tidak sekolah agar bisa bersekolah," jelasnya.
Secara nasional ada sekitar 2,9 juta anak yang sudah didata berdasarkan nama dan alamatnya. Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) yang terdaftar di Dapodikmas sebagai peserta pendidikan kesetaraan baru 485.829 ribu orang, dan peserta didik kursus 60.000 orang. Sementara Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan kesetaraan semakin tahun semakin menurun. Bantuan Operasional pendidikan kesetaraan pada tahun 2017 sejumlah 193.000 orang, dan berdasarkan Pagu Indikatif tahun 2018, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan turun lagi menjadi 155.000 orang. Hal ini tidak mendukung upaya merangkul kembali Anak Tidak Sekolah ke satuan pendidikan.
Padahal Presiden Jokowi saat melakukan Kunjungan Kerja Pembagian KIP di Tanah Bumbu, Kalimantan Barat pada 7 Mei lalu mengatakan bahwa anak-anak yang tidak sekolah sesegera mungkin menggunakan KIP untuk kembali ke sekolah agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
"Pernyataan Pak Presiden sudah sangat tegas, ada sisi keberpihakan untuk meningkatkan pelayanan dasar. Mudah-mudahan, di sini kan ada Pak Diaz, persoalan ini bisa disampaikan kepada Presiden, agar tugas dari Presiden bisa diimplementasikan, dengan dukungan anggaran yang memadai melakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," pungkas Alpha.
[rus]
