Berita

Politik

Menko PMK Dan PP Muhammadiyah Bahas Kemajemukan Bangsa

KAMIS, 18 MEI 2017 | 18:44 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

RMOL. Pertemuan dan silaturrahmi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah membahas soal kemajemukan bangsa dan membangun sinergi melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Dalam silaturrahmi ini, Menko PMK diterima secara langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, yang didampingi oleh Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas serta Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (18/5). Juga hadir dalam pertemuan itu Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas hal-hal yang berkaitan dengan kemajemukan dan kemajuan bangsa Indonesia diantaranya kesamaan pandangan tentang perlunya membangun karakter bangsa, upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan dan keadilan ekonomi, serta membahas kesepakatan untuk saling bersinergi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental.


Pada kesempatan itu, ketua umum PP Muhammadiyah turut menyatakan bahwa keluarga besar PP Muhammadiyah akan selalu berkomitmen menjaga persatuan bangsa.

"Pertemuan ini dilakukan untuk membahas tentang bagaimana menjaga toleransi beragama kemudian silaturahmi dan kebhinekaan itu tetap terjaga dan terpelihara di Indonesia ini," jelas Menko Puan saat ditemui usai pertemuan.

Menko PMK juga menyampaikan apresiasi yang sangat besar pada keluarga besar Muhammadiyah dan mengharapkan sinergi antara pemerintah dengan Muhammadiyah ini dapat selalu berjalan terus sehingga harapannya adalah tidak ada miskomunikasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.

"Kita ini adalah satu saudara dan satu bangsa. Kita harus selalu bersatu walaupun kebhinekaan itu selalu ada. Mari menjaga pluralisme yang ada di Indonesia. Kita harus tetap mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila adalah harga mati yang harus selalu kita jaga," tutup Menko PMK.  [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya