Berita

Politik

Menristekdikti Bungkam Mahasiswa, Panik Pak?

KAMIS, 18 MEI 2017 | 07:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir yang akan mengawasi kegiatan politik organisasi di kampus dinilai termasuk bagian dari skenario pembungkaman mahasiswa oleh pemerintah.

"Pemerintah semakin panik dan mengurusi hal yang tidak penting, apakah pernyataan tersebut bentuk ketakutan pemerintah atas aksi mahasiswa kedepan ini," kata Ketua Bidang  Sosial Politik Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Muammar, Kamis (18/5).

Jelas dia, pemerintah saat ini jangan meniru skenario orde baru dalam membungkam mahasiswa. Penyampaian aspirasi dimuka umum dijamin oleh Pancasila dan UUD 45, jadi jangan bicara Pancasila dan UUD 45 namun di saat yang sama melanggarnya.


"Pemerintah harusnya malah menjadikan kampus sebagai model demokrasi, selain kehidupan akademik kampus juga memberi teladan bagaimana perbedaan dapat harmoni," ungkap Muammar.

Bila pemerintah berusaha membungkam mahasiswa dengan regulasi yang tidak produktif, pihaknya yakin pemerintah malah melakukan blunder. Pemerintah sepertinya tidak memiliki visi untuk negara ini, keputusan yang diambil lebih bersifat kondisional dan situsional namun tidak rasional serta tidak memahami kebutuhan masyarakat.

"Kami menilai usaha pemerintah untuk mengawasi mahasiswa merupakan bentuk ketakutan bila mahasiswa menggunakan critical thinking dalam menilai pemerintahan saat ini," jelas Muammar.

Pemerintah dalam hal ini Menristekdikti sebaiknya berpikir bagaimana memajukan kampus-kampus terutama kampus swasta yang masih tidak jelas akreditasinya, praktek jual beli ijazah, serta mahalnya biaya operasional kuliah sehingga masih sangat banyak anak bangsa yang tidak bisa kuliah.

"Jika ingin benahi kampus pemerintah harusnya benahi fasilitas kampus termasuk di dalamnya pengajar. Pemerintah harusnya jeli melihat tenaga dosen yang ikut-ikutan menjadi tim pemenangan Pilkada serta Pilpres namun tidak mendapatkan sanksi sebagaimana seharusnya. JIMI mendesak Menristekdikti Mohammad Nasir mundur saja dari jabatannya bila tak memiliki visi yang jelas," demikian Muammar. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya