Berita

Net

Pertahanan

Komnas HAM Sayangkan Aksi Penolakan Terhadap Fahri Hamzah

SELASA, 16 MEI 2017 | 18:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komnas HAM menyesalkan pengusiran dan penolakan warga Manado terhadap kedatangan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada akhir pekan kemarin. Bahkan massa sampai sampai masuk Bandara Sam Ratulangi untuk mencari keberadaan Fahri.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, peristiwa tersebut seperti kembali mementaskan ketidakhadiran negara untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam berkunjung atau menetap di mana saja di teritori NKRI sesuai UUD 1945 dan UU 39/1999 tentang HAM.

"Pemerintah khususnya Kepolisian negara mengapa membiarkan peristiwa itu terjadi? Sungguh tidak terbayangkan masa depan NKRI kita kalau isu-isu dan perilaku yang bernuansa sensitif seperti itu tidak dicegahtangani secara berkejujuran, berkeadilan dan berkeadaban," jelas Maneger (Selasa, 16/5).


Menurutnya, apa yang dialami oleh Fahri Hamzah tersebut ujian buat Indonesia.

"Betulkah kita bertoleransi secara berkejujuran, berkeadilan dan berkeadaban? Ataukah kita menjadikan toleransi sebagai jargon untuk menyerang pihak mana pun?" katanya mempertanyakan.

Dia menegaskan toleransi sejatinya telah mewujud dalam masyarakat NKRI. Namun terakhir ini seolah-olah toleransi bermasalah hanya karena adanya kepentingan politik kelompok tertentu yang mampu menggiring opini seolah kelompok tertentu tidak toleran.

"Sementara kelompok lain paling toleran, paling Pancasilais, paling Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah isu murahan dan hanya dihembuskan oleh pihak asing yang tidak nyaman kalau Indonesia besar," ucapnya.

Karena itu, dia mengingatkan semua komponen bangsa untuk bekerjasama dan sama-sama bekerja merawat NKRI dan tidak terprovokasi dengan berbagai gerakan yang dilakukan sekelompok orang yang tidak mencerminkan semangat Pancasila dan kebhinnekaan, yang akhir-akhir ini berjalan sistematis dan massif serta ingin memburukkan nama Indonesia di dunia internasional. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya