. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mendampingi Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Kongres XIX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Auditorium Masjid Agung Darussalam, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/5).
Pembukaan kongres tersebut ditandai dengan pemukulan bedug. Kongres XIX PMII mengusung tema "Meneguhkan konsensus Bernegara untuk Indonesia Berkeadaban."
Kongres ini akan diadakan 15-19 April dengan diikuti peserta kader sebanyak 1.000 kader dari 238 cabang dan 25 pengurus tingkat provinsi. Sedangkan 15 kader akan dipilih sebagai calon ketua umum PB PMII 2017-2019. Dan saat ini yang menjabat sebagai Ketua Umum PB PMII adalah Aminuddin Ma’ruf (2015-2019).
PMII merupakan organisasi ekstra kampus yang berdiri sejak 17 April 1960 di Sekolah Mu'amalat NU Wonokromo, Surabaya. Latarbelakang PMII berdiri saat itu carut marutnya situasi politik bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959. Serta tidak menentunya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada.
Presiden dalam sambutannya menyampaikan bahwa dunia saat ini berubah sangat cepatnya dan sangat dinamis, perubahan inilah yang harus diantisipasi.
"Jangan habiskan energi kita sia-sia dengan berdemo terus menerus, gunakanlah sebagian besar energi kita untuk gagasan yang lebih besar lagi," kata Jokowi.
Presiden juga meminta seluruh elemen bangsa untuk menghentikan perbuatan saling menghujat, saling menjelekkan, saling memfitnah, saling menolak dan saling mendemo.
Saya titip ini, jangan lupa jaga persatuan kita, karena kita ini semuanya bersaudara. Habis energi kita untuk mengurus dema-demo dema-demo dema demo," kata Presiden
Selain Menko PMK, turut hadir dalam acara pembukaan Kongres XIX PMII, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Oda; Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno; Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M. Natsir; Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri; Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrawi; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT), Eko Putro Sundjojo; Kepala Polisi RI (Kapolri) Tito Karnavian; dan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola.
[ysa]
