Berita

Ilustrasi/Reuters

Dunia

China Dan Vietnam Sepakat Kelola Perselisihan Di Laut China Selatan

SENIN, 15 MEI 2017 | 17:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

China dan Vietnam sepakat untuk mengelola dan mengendalikan perselisihan maritim mereka dengan baik. Kedua negara pun satu suara untuk menghindari tindakan yang dapat mempersulit atau memperluas konflik yang ada terkait Laut China Selatan.

Kesepakatan keduanya dituangkan dalam sebuah komunike gabungan yang dirilis oleh China awal pekan ini.

Untuk diketahui bahwa Vietnam adalah negara Asia Tenggara yang paling terbuka berselisih dengan China di atas jalur air sejak Filipina mundur dari konfrontasi di bawah Presiden Rodrigo Duterte.


Komunike tersebut dirilis selang satu pekan pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Vietnam Tran Dai Quang. Pertemuan kedua menghasilkan satu suara soal penekanan perlunya mengendalikan perbedaan.

Kedua negara sepakat untuk mengelola dan mengendalikan perselisihan maritim dengan baik, tidak mengambil tindakan apapun untuk mempersulit situasi atau memperluas perselisihan, dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

Dokumen tersebut, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri China, mengatakan bahwa keduanya memiliki pertukaran pendapat yang jujur ​​dan mendalam mengenai isu-isu maritim, dan setuju untuk menggunakan mekanisme perundingan perbatasan yang ada untuk mencari resolusi yang langgeng.

Sebagai informasi bahwa China mengklaim 90 persen dari Laut Cina Selatan yang kaya akan energi. Selain Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Taiwan mengklaim bagian-bagian dari rute tersebut, dimana sekitar 5 triliun dolar AS perdagangannya lewat setiap tahun.

Tahun lalu, ketegangan antara Beijing dan Hanoi meningkat setelah pejabat Taiwan dan Amerika Serikat mengatakan China telah menempatkan rudal darat ke udara di Pulau Woody, bagian dari kepulauan Paracels yang dikuasainya.

Vietnam menyebut tindakan China merupakan pelanggaran serius atas kedaulatannya atas Paracels. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya