Berita

Fahmi Syahirul Alim/Net

Politik

Pemerintah Harusnya Buka Ruang Dialog Sebelum Bubarkan HTI

MINGGU, 14 MEI 2017 | 19:02 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Secara ide dan gagasan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memang layak dibubarkan karena bercita-cita mengubah sistem negara.

Namun begitu, langkah pemerintah yang secara tiba-tiba mengumumkan pembubaran HTI patut disayangkan. Pasalnya, pemerintah tidak membuka ruang dialog dengan pihak-pihak terkait sebelum mengumumkan pembubaran.

Begitu kata peneliti dari International Centre for Islam and Pluralism (ICIP) Fahmi Syahirul Alim kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu, Minggu (14/5).


Fahmi menjelaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam membubarkan sebuah institusi di negeri ini. Pembubaran, lanjutnya, harus melalui kajian yang mendalam dengan melibatkan pakar dan pihak-pihak  terkait. Ini mengingat UU melindungi hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat.

"Jadi seharusnya pemerintah membuka ruang dialog dulu yang melibatkan tim ahli dan perwakilan HTI. Pemerintah dilarang membubarkan jika kemudian HTI mau berubah dan berkomitmen ke Pancasila dan NKRI. Tapi kalau keras kepala, maka pembubaran bisa jadi jalan keluarnya," urai aktivis muda Muhammadiyah itu.

Adapun secara konsep bernegara, HTI memang bertujuan untuk mendirikan khilafah. Sehingga hal ini bertentangan dengan konsep negara yang ada saat ini.

Seruan khilafah, lanjut Fahmi, bahkan sering didengungkan saat mengkritik berbagai kebijakan pemerintah.

"Seperti saat BBM dan tarif dasar listrik naik, mereka menyalahkan sistem negara telah usang dan tidak mengakomodir nasib rakyat. Nah di situ kemudian mereka menyusupkan sistem khilafah sebagai solusi," jelasnya.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki komitmen kuat terhadap bangsa dan selalu mencari solusi jika ada masalah di negeri ini.

"Kedua ormas moderat ini mencari solusi yang lebih konkret dengan amal usaha yang dimiliki maupun pemikiran konstruktif," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya