Berita

Dede Yusuf/Net

Politik

Demokrat: Peran Kepemimpinan Nasional Sangat Dibutuhkan Saat Ini

Jembatani Dialog Pro Dan Anti Ahok
SABTU, 13 MEI 2017 | 12:04 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Partai Demokrat menilai eskalasi politik yang meningkat belakangan ini khususnya di Ibukota tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Situasi ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah, karena pada kondisi terburuk bisa menimbulkan gesekan sosial," kata Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus Jurubicara Partai Demokrat, Dede Yusuf, Sabtu (13/5).

Eskalasi politik yang meningkat belakangan ini tampak bertalian erat dengan kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sehingga menimbulkan gelombang aksi massa pro dan kontra yang berkelanjutan.


Menurut Dede Yusuf, kondisi itu amat tidak. Ia berharap pemerintah melakukan langkah proaktif untuk meredakan ketegangan dengan mengedepankan jalan dialog.

"Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, sudah tepat bilamana pemerintah mengintensifkan dialog kedua pihak masyarakat yang berseberangan," saran ketua Komisi IX DPR ini.

Jelas mantan wakil gubernur Jawa Barat ini, jangan sampai tindakan represif kepada masyarakat dijadikan sebagai langkah prioritas.

Baca: Jubir Demokrat: Ada Kekhawatiran Memanasnya Politik Ibukota Berimbas Ke Daerah

Dede Yusuf yakin dialog adalah solusi terbaik. "Kita tidak ingin pula masyarakat dibentur-benturkan oleh pihak yang bisa memperkeruh keadaan. Kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi," lanjutnya.

Indonesia punya pengalaman masa lalu yang cukup gemilang dalam menyelesaikan konflik komunal horizontal di beberapa daerah. Kerukunan masyarakat yang sempat terkoyak bisa dipulihkan berkat adanya pemerintahan yang mampu mempersatukan perbedaan.

"Disinilah peran kepemimpinan nasional sangat dibutuhkan. Sehingga kelompok nasionalis dan santri saling dirangkul satu sama lainnya," sebut Dede Yusuf.

Terakhir, ia berharap semoga pengalaman masa lalu itu bisa dijadikan referensi untuk menjaga kondusivitas kerukunan sosial.

"Karena tantangan global ke depan semakin berat, jangan sampai energi bangsa terkuras oleh dinamika politik dan hukum semata. Persatuan bangsa serta kerukunan masyarakat tetap yang utama," demikian Dede Yusuf. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya